TARAKAN — Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Jufri Budiman, di Kota Tarakan. Bagi masyarakat Bumi Paguntaka, momentum reses ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog terbuka untuk menyampaikan langsung harapan mereka akan lingkungan tempat tinggal yang lebih tertata, aman, dan nyaman.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan erat dengan aktivitas keseharian mereka. Persoalan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian utama, mulai dari kebutuhan semenisasi jalan lingkungan yang masih berupa tanah, perbaikan sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan, hingga pembangunan saluran drainase.
Tak hanya itu, warga yang bermukim di kawasan berkontur tanah miring juga menitipkan harapan terkait penanganan sistem penyaringan serta pengendalian aliran air. Langkah ini dinilai sangat krusial agar permukiman mereka tetap aman dari genangan maupun risiko pergeseran tanah saat curah hujan tinggi melanda wilayah pesisir tersebut.
Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltara yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Jufri Budiman menyambut setiap masukan warga dengan tangan terbuka dan empati mendalam. Baginya, setiap suara yang lahir dari tingkat rukun tetangga (RT) merupakan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus dirawat dan diperjuangkan dengan sepenuh hati.
Jufri menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat Tarakan telah dicatat secara saksama sebagai bahan perjuangan di parlemen. Namun, dengan pendekatan yang transparan dan edukatif, ia juga mengajak masyarakat untuk memahami tata kelola pemerintahan, khususnya terkait pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan.
Pemahaman mengenai batas kewenangan ini, menurut Jufri, bukanlah penghalang untuk membangun, melainkan kunci agar setiap usulan program dapat dieksekusi secara tepat sasaran dan sesuai regulasi. Dengan jalur koordinasi yang tepat, aspirasi masyarakat tidak akan terhambat oleh kendala administratif di kemudian hari.
“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” ujar Jufri menjelaskan komitmen tata kelola yang rapi antara legislatif dan eksekutif.
Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada warga, Jufri memaparkan beberapa ruas jalan strategis di Kota Tarakan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Beberapa di antaranya meliputi kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, serta jalur vital Jalan Lingkar yang menjadi urat nadi mobilitas warga dan distribusi logistik.
Di sisi lain, Jufri juga menyadari bahwa sebagian besar keluhan warga menyentuh akses jalan lingkungan di tingkat RT serta jalan tanah yang secara regulasi menjadi ranah pemerintah kota. Kondisi ini justru memantik semangat kolaborasi lintas tingkatan agar tidak ada satu pun wilayah yang merasa terabaikan dalam proses pembangunan.
Bagi Jufri, batas kewenangan administratif tidak boleh membatasi kepedulian seorang wakil rakyat. Ia berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang harmonis dengan rekan-rekan di DPRD Kota Tarakan maupun jajaran Pemerintah Kota Tarakan agar usulan jalan lingkungan dan drainase permukiman dapat disinergikan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Kabar baik dan angin segar pun turut dibawa Jufri dalam forum tersebut, khususnya terkait progres perbaikan Jalan Gajah Mada. Ruas jalan yang sebelumnya sempat mengalami penurunan badan jalan dan dikeluhkan pengguna jalan itu kini telah mulai ditangani secara serius di lapangan.
Keberhasilan dimulainya perbaikan Jalan Gajah Mada menjadi bukti nyata indahnya sinergi dan kekompakan antarlembaga. Penanganan ruas jalan tersebut terwujud berkat koordinasi intensif antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, serta DPRD Kota Tarakan yang duduk bersama mencari solusi terbaik bagi publik.
Melihat panjang ruas jalan yang ditangani hanya berkisar 200 meter, Jufri optimistis pengerjaan fisik dapat berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas konstruksi. Ia pun memberikan dorongan moral agar seluruh pihak terkait di lapangan dapat memaksimalkan waktu pengerjaan dengan sebaik-baiknya.
“Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum Natal sudah selesai. Enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya,” ungkap Jufri penuh optimisme.
Rampungnya perbaikan Jalan Gajah Mada tepat waktu diharapkan menjadi kado akhir tahun yang menyejukkan bagi seluruh warga Kota Tarakan. Dengan infrastruktur yang semakin mantap dan aman dilalui, masyarakat dapat menyambut momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan rasa tenang, nyaman, serta penuh suka cita bersama keluarga tercinta.(ADV)
















Discussion about this post