TARAKAN – Media sosial di Kota Tarakan belakangan ini diramaikan potongan surat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) yang memicu spekulasi terkait ancaman flu burung.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Tarakan meminta warga untuk tetap tenang dan tidak menelan informasi secara mentah-mentah.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menegaskan surat yang viral tersebut sebenarnya adalah instruksi internal untuk jajaran puskesmas, bukan pengumuman adanya wabah.
BacaJuga
”Masyarakat tidak perlu merasa resah atau ‘galau’ gara-gara surat itu. Itu hanya langkah preventif rutin dari Dinkes ke puskesmas agar tetap siaga. Justru ini bukti pemerintah hadir untuk menjaga keamanan pangan kita,” tutur Herman, Kamis (23/4/26).
Politisi Demokrat itu juga mengingatkan momen ini sebaiknya dijadikan pengingat bagi warga untuk lebih selektif dalam memilih bahan konsumsi.
Menurutnya, standar kebersihan tidak hanya berlaku untuk daging ayam, tapi semua jenis makanan yang dibeli di pasar.
Herman menekankan pentingnya ketelitian dalam mengolah makanan di rumah.
“Intinya adalah teliti sebelum membeli dan pastikan cara masaknya benar. Kami di DPRD akan terus mengawal koordinasi dengan tim medis agar arus informasi ke warga tidak simpang siur,” tambahnya.
Senada dengan DPRD, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tarakan, dr. Devi Ika Indriati, memberikan penjelasan teknis untuk meredam kekhawatiran publik.
Ia menjamin hingga detik ini, belum ada laporan mengenai penularan flu burung ke manusia di wilayah Tarakan.
”Harap dicatat, surat itu konsumsinya untuk internal tenaga kesehatan di puskesmas sebagai sistem peringatan dini, bukan buat disebar secara umum. Jadi, tolong jangan salah tangkap. Kondisi kita aman dan tidak ada kasus pada manusia,” tegas dr. Devi.
Pihak Dinkes menyarankan warga untuk tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kuncinya sederhana, pastikan bahan pangan segar. Masak daging hingga benar-benar matang sempurna. Dan selalu cuci tangan setelah beraktivitas di pasar atau dapur.
Dengan adanya penjelasan dari pihak legislatif maupun kesehatan, warga Tarakan diharapkan kembali beraktivitas dengan normal tanpa terbebani isu yang belum tervalidasi kebenarannya. (adv)
Discussion about this post