NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan menerima unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Nunukan Gedung DPRD Nunukan, Selasa (6/9/2022).
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tuntutan massa itu pun diterima DPRD Nunukan yang dituangkan dalam sejumlah rekomendasi yang dibacakan langsung Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa serta perwakilan mahasiswa.
Adapun rekomendasi ini, kata Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa, mendukung penolakan terhadap kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah daerah menindak tegas oknum yang mencoba memanfaatkan keuntungan pribadi di sektor migas.
DPRD juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyaluran BBM demi mencegah terjadinya kelangkaam BBM di Nunukan dengan membentuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG 3 kg.
Selain dampak kenaikan BBM, DPRD Nunukan juga merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk mendorong pembentukan forum CSR serta mengawasi 30 perusahaan terkait realisasi CSR.
Terkait Akses jjalur Mansalong ke Desa Beringin, DPRD Nunukan akan mengkoordinasikan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Demikian juga percepatan pembangunan akses jalan Kampus Politeknik Negeri Nunukan, anggota legislatif akan mengawal aspirasi tersebut.
“Untuk kelangkaan elpiji 3 kg yang menjadi bagian aspirasi Aliansi Mahasiswa Nunukan, kita akan jadwalkan hearing atau rapat dengar pendapat dengan menghadirkan instansi terkait maupun perwakilan mahasiswa,” ungkapnya. (ist)
Discussion about this post