Massa dan Pemkot Tarakan Sepakati Bentuk Tim Satgas

TARAKAN – Aliansi Mahasiswa dan Petambak bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menyepakati dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) untuk mencari solusi atas persoalan harga udang.

Kesepakatan itu tertuang dalam salah satu poin perjanjian yang ditandatangani Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes, disaksikan unsur pimpinan DPRD Tarakan dan massa, Selasa (2/11/2022), untuk menutup aksi demo.  

Ya, Aliansi Mahasiswa dan Petambak kembali turun ke jalan untuk menuntut kenaikan harga udang yang layak. Kali ini, massa yang datang dengan jumlah lebih banyak, berdemo di depan pintu masuk Pelabuhan Tengkayu II (pelabuhan perikanan).

“Dalam surat perjanjian ada solusi jangka pendek. Yang pertama itu membentuk tim satgas untuk mencari solusi, kemudian mengawasi yang memenuhi keterwakilan dari pihak aliansi dan pemerintah daerah serta pihak terkait,”  ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Anjaswandi.

“Untuk pembentukan tim satgas dalam perjanjian diberi waktu 7×27 jam setelah surat ditandatangani,” lanjutnya saat diwawancarai awak media.

Massa sebenarnya sempat ditawarkan kenaikan harga udang oleh Pemkot Tarakan melalui Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri. Namun, tawaran tersebut dinilai kurang memuaskan.

“Kami merasa kurang puas terkait solusi jangka pendek yang diberikan. Tadi sudah terjadi beberapa perdebatan, kemudian kami selalu meminta solusi yang lain. Solusi jangka pendek ini sudah ada pada pertemuan sebelumnya, namun masyarakat masih kecewa,” ungkapnya.

Dalam aksi itu, Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul M.Kes, hadir langsung memenuhi tuntutan massa, meski demo diguyur hujan. Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga terlihat cukup tenang menghadapi massa yang cukup banyak.

Ia didampingi Ketua DPRD Tarakan Al-Rhazali dan unsur pimpinan lainnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Untung Prayitno dan Direktur Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri, Ruslan.

Massa sebenarnya juga mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, DPRD Kaltara dan coldstorage. Namun, sampai berakhirnya aksi, pihak-pihak tersebut tidak menemui pendemo. Sikap ini disesalkan massa.

“Yang sangat disayangkan pihak dari pemerintah gubernur. Sebelum aksi kami sudah menyurati beberapa pihak, yakni Gubernur Kalimantan Utara, DPR provinsi Kalimantan Utara, Wali Kota Tarakan dan DPR Kota Tarakan serta pihak coldstorage. Namun yang hadir hanya wali kota,” sesalnya.

Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes sendiri turut prihatin atas persoalan yang dialami petambak. Karena itu, melalui Satgas nanti diharapkan ada solusi yang dicapai untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Karena masalah perut, tentu kami harus peduli, harus prihatin juga. Dengan bicara baik-baik, ada solusi, kita duduk bersama dengan coldstorage, dengan pemerintah provinsi juga, termasuk juga nanti dengan perumda kita, dinas terkait, DPRD,” ujar wali kota.

Karena itu, Pemkot Tarakan juga telah menjadwalkan pertemuan pada akhir pekan ini untuk membentuk tim satgas, yang akan melibatkan unsur pemerintah dan DPRD Tarakan, serta dari mahasiswa dan petambak.   

Wali kota sendiri telah menangkap apa yang diinginkan massa. Di mana petambak menginginkan harga tidak turun naik seperti roller coaster, meskipun situasi ekonomi global kurang bagus.

Pemkot Tarakan juga tidak tinggal diam untuk melakukan pengawasan. Wali Kota mengaku telah menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta DKUKMP Tarakan untuk  membuka marketing point untuk menginformasikan perkembangan harga udang di Indonesia dan dunia.

Dari upaya itu, diharapkan para perwakilan baik mahasiswa maupun petambak bisa melihat langsung harga udang saat ini. Dengan demikian, mereka bisa menjelaskan ke kelompoknya masing-masing.

Sementara itu, terkait tawaran Pemkot Tarakan yang akan membeli udang petambak dengan harga yang telah ditentukan, wali kota masih berharap tawaran itu bisa dipenuhi sebagai solusi jangka pendek.

Adapun terhadap keinginan massa yang mengharapkan pemerintah dapat mendirikan coldstorage sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah akan membahas terlebihdulu. (jkr)