TANJUNG SELOR – Untuk mendorong penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kalimantan Utara (Kaltara) kian siginifikan, dibutuhkan komitmen dukungan kerja sama dari pemangku kepentingan (stake holder). Termasuk sektor swasta lewat tanggungjawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltara Ramli SE, M.Si dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (19/7/2022).
Ramli mengatakan, program TPBIS yang dilaksanakan sejak 2020, baru dirasakan manfaatnya oleh tiga perusda dan 12 perpusdes. Padahal program tersebut bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan inovasi, kreativitas masyarakat serta kesenjangan akses informasi.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan laksanakan pertemuan para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta agar ada komitmen terkait TPBIS. Harapannya penerima manfaat bisa meningkat kesejahteraannya, mandiri serta menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya,” harapnya.
Ramli menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kaltara pada tahun 2021 mencapai 16,71 persen, dengan tingkat kegemaran membaca sebesar 56,12 persen. Namun
angka tersebut masih rendah jika dibandingkan tingkat kegemaran membaca Indonesia untuk tahun 2024 mendatang, yakni 71,3 persen.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa perpustakaan dengan basis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melihat keberagaman budaya, memiliki keinginan untuk menerima perubahan, dan memberi kesempatan dalam berusaha dan melindungi budaya.
Menurutnya, hal ini penting agar perpustakaan tidak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, melainkan sebagai wahana pembelajaran untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
Perlu adanya sinergitas dan kolaborasi untuk mendukung TPBIS. Diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap citra perpustakaan dan memberi dampak peningkatan kesejahteraan bagi pemustakanya.
“Saya berharap seluruh peserta sosialisasi mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin, sehingga keberlangsungan program ini lebih aktif dengan melibatkan berbagai pihak,” harap Ramli.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H, M.Hum menyampaikan seiring perkembangan zaman, terutama di era industri 4.0 ini, keberadaan perpustakaan harus terus diperkuat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan literasi.
“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan masyarakat, mendorong Pemerintah menyelenggarakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di mana, ini merupakan bagian dari program nasional 2020-2024,” ujarnya. Pemprov sendiri mendorong program tersebut Untuk semakin meningkatkan literasi di Kaltara.
Sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini, Dyah Nugraheni dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, dan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional, Supriyanto.
Sosialisasi diikuti perwakilan OPD di lingkup Pemprov, serta dari Dinas Perpustakaan kabupaten-kota se Kaltara. (dkisp)
Discussion about this post