TARAKAN – Hasrat mahasiswa untuk bisa berdiskusi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, terkait refleksi 2,5 tahun wakil rakyat di Bumi Paguntaka itu bertugas, terwujud.
Selasa (1/3/2022), gabungan organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Kecil, bertemu anggota DPRD Tarakan di ruang rapat utama Kantor DPRD Tarakan.
Sebelum berdiskusi, massa sempat melakukan aksi di depan gedung DPRD Tarakan. Ini merupakan tindaklanjut aksi sebelumnya beberapa hari lalu. Namun, kemarin berlangsung damai.
Negosiasi alot terkait pemilihan lokasi untuk berdiskusi. Namun massa menyetujui dilakukan di dalam ruangan dengan dihadiri perwakilan massa sebanyak 30 orang. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus.
Diakui Koordinator Laporan Muhammad Khairul, sikap anggota DPRD Tarakan kali itu cukup baik. Pihaknya juga menunjukkan etika yang baik sebagai kaum intelektual.
“Alhamdulillah jamuan dari bapak DPR menerima kami dengan baik dan kami juga menunjukkan sikap kami sebagai kaum yang intelektual, bagaimana bisa beretika yang baik untuk berdiskusi secara langsung dengan anggota dewan,” pujinya, ditemui awak media usai kegiatan.
Namun, pihaknya masih kurang puas dengan jawaban anggota DPRD Tarakan terhadap pertanyaan yang dilontarkan. Khairul menilai, DPRD Tarakan lebih banyak melemparkan tanggung jawabnya kepada Pemkot Tarakan. Seolah-olah DPRD Tarakan tidak memiliki fungsi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.
“Kalau untuk statement dari anggota DPRD kami pikir ini ada sedikit kerancuan. Karena memang mayoritas jawaban itu kurang memuaskan. Sehingga ke depan memang perlu pengawasan secara langsung dan kita sudah membentuk komitmen bersama untuk sama-sama bersinergi membangun dan berkontribusi ke daerah,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan massa lainnya Deddy Syarkani menyinggung terkait rencana kenaikan tarif air. Ia merasa kinerja Perumda Tirta Alam Tarakan yang sudah cukup baik, tidak selaras dengan rencana menaikkan tarif air.
“Ada ketidakselarasan kami kira dengan kenaikan tarif yang rencana akan diwacanakan dalam waktu dekat. Itu juga menjadi persoalan sekarang. Kami berharap ke depannya dalam agenda lanjutan kami akan mempertanyakan kembali apa sih kajian-kajian akademis terkait kenaikan tarif itu,” tuturnya.
Ditambahkan Ketua PC PMII Tarakan Muhammad Nizam, melalui aksi ini pihaknya ingin memberikan optimalisasi terhadap fungsi pengawasan, fungsi budgeting dan fungsi legislasi DPR. Pihaknya juga akan terus mengawal di sisa periode anggota DPRD Tarakan saat ini.
“Ending aksi ini adalah kami memberi masukkan berupa beberapa poin yang kemudian harapannya ke depan itu bisa mendapatkan atensi dari pihak DPR, tentu masukkan kami ini berasal dari masukkan-masukkan dari teman-teman juga masyarakat terkait isu-isu yang ada. Contohnya Perda tentang kepemudaan, kemudian perda terhadap gelandangan dan pengamen,” tuturnya. (jkr)
Discussion about this post