TARAKAN – Untuk memberikan keadilan kepada petani dalam mendapatkan pupuk, pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengusulkan kepada Kementerian Pertanian agar menghapus program pupuk subsidi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, karena ia mendengar keluhan dari petani, sering terjadi kelangkaan pupuk yang dipermainkan oleh tengkulak.
“Saya sudah berkeliling hampir seluruh Indonesia, yang terjadi adalah kelangkaan pupuk. Kalaupun ada maka dipermainkan oleh orang-orang tertentu atau tengkulak dalam dalam hal ini,” kata senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini.
“Jadi petani dipinjamkan dengan harga misalnya pupuknya yang tadinya per sak misalnya Rp 90 ribu, nanti setelah masa panen selesai dibayar kepada tengkulak 2 kali lipat, sehingga lebih mahal daripada yang non subsidi,” bebernya, Jumat (7/1/2021).
Hasan Basri juga menilai, sering kali pupuk subsidi muncul pada saat menjelang selesai masa tanam. Bahkan sudah mau panen. Sehingga menurutnya, permainan ini harus dihentikan.
“Permainan-permainan ini harus kita hentikan dengan cara yang saya sampaikan tadi, lebih baik dihilangkan saja subsidinya, tapi ada harga terendah kemudian ada harga tertinggi, diatur seperti itu. Supaya semua petani ini mendapatkan perlakuan yang adi,” pintanya.
Ia kembali menegaskan, kalau memang pemerintah tidak mampu mensubsidi, lebih baik dihapus tapi diatur ada harga terendah dan tertinggi.
Hasan Basri berencana akan membahas hal itu bersama Kementerian Pertanian pada masa sidang ketiga yang baru dimulai awal tahun ini.
“Kami akan segera memanggil khususnya Kementerian Pertanian dan BUMN untuk membicarakan ini. Salah satu usulan saya sebagai pimpinan Komite II kebetulan mitra saya adalah Kementerian Pertanian dan BUMN, kalau memang tidak mampu ini diatur dengan baik maka lebih baik dihilangkan subsidi tapi diatur,” tegasnya lagi. (jkr-1).
Discussion about this post