TARAKAN – Di hadapan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPM) Kalimantan Utara serta pengurus dan mantan Ketua HIPMI Tarakan, Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto memaparkan potensi investasi di Bumi Paguntaka.
Selain sebagai Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Tarakan. Sejak dibentuk oleh Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes akhir tahun lalu, ia dan timnya telah bekerja merancang program dalam rangka menekan angka kemiskinan di Bumi Paguntaka.
BacaJuga
Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan anggaran guna membiayai kegiatan. Karena itu, upaya sedang dilakukan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Tarakan dengan mencari investor.
Kesempatan menghadiri silaturrahmi dengan pengurus HIPMI Kaltara serta pengurus dan mantan Ketua HIPMI Tarakan, dimanfaatkan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Tarakan Effendhi Djuprianto untuk menawarkan investasi.
“Saya ditugasi oleh pak Wali Kota bahwa saya adalah Ketua Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Kota Tarakan,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Wali Kota Tarakan ini, memperkenalkan dirinya dalam pertemuan di Sekretariat HIPMI Tarakan, Minggu (23/5/2021).
Dalam kesempatan tersebut, mantan pengurus HIPMI Tarakan ini juga membawa Wakil Ketua PKK Tarakan Efiani serta pelaku UMKM dan koperasi yang nantinya menjadi mitra dalam merealisasikan program Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kota Tarakan.
Effendhi Djuprianto lalu menawarkan peluang investasi kepada HIPMI Kaltara maupun Tarakan, dalam turut serta berperan membangun Tarakan. Di antaranya pengelolaan limbah rumah tangga dan nelayan tangkap. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi UMKM sehingga menjadi besar dan bergabung di HIPMI.
Dengan membantu pemanfaatan limbah nelayan tarik, tugu dan petani tambak, dalam investasi 50 juta per kelompok menghasilkan surimi dan mixced ikan segar akan meningkatkan pendapatan per 1,3 ton limbah mampu menghasilkan Rp 7,5 sampai Rp 15 juta.
Adapun pasarnya di dalam daerah Tarakan yaitu UMKM diharapkan dapat mendapatkan bahan baku lebih murah kisaran Rp 5 sampai Rp 10 ribu per kilogram.
“Kalau kita mampu menyediakan infrastruktur kawasan sangat berpeluang untuk mendorong expor ke Japang joint shipment dengan produk yang di hasilkan PT Idec dan PT Intraca,” tuturnya.
Program lebih besar yang ditawarkan adalah lokasi industri dan pergudangan. Program ini memerlukan investor dan Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Tarakan menawarkan konsorsium kepada HIPMI Kaltara untuk menggarap bersama-sama.
“Kalau kita bangun kekuatan di bawah naungan HIPMI ini, insyaAllah kita bisa mencegah capital fight dan kesan pengusahaan hanya sekelompok orang itu akan hilang,” tuturnya.
Menurut Effendhi Djuprianto, ada lahan sekitar 200 hektare. Nantinya akan dipecah dalam bentuk saham, dimana setiap saham harganya Rp 15 juta. Effendhi Djuprianto menawarkan kepemilikan saham kepada HIPMI Kaltara untuk membiayai bersama-sama kegiatan tersebut.
Ketua DHD BPK 45 Kaltara ini menjelaskan tujuan digagasnya program tersebut. Ini diinisiali belum digarapnya wilayah tangkap Kaltara hingga 4 mil.
“Kondisi 4 mil wilayah provinsi itu belum pernah digarap. Kalau kita bisa membuat suatu pilot project mungkin dengan empat kapal penangkap pancing yang kaitannya dengan ikan Tuna, kita bisa ada lagi batas negara 12 mil, kalau masih kurang lebih 200 mil, ini sangat potensi. Yang saat ini memanfaatkan baru Gorontalo,” tuturnya.
Untuk merealisasikan rencana itu, Effendhi Djuprianto mengaku sudah mengirimkan proposal kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang membawahi kementerian terkait dalam halam ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan telah direspon baik namun dengan catatan dapat mengamankan lahannya.
Karena itu, ia mengharapkan peran HIPMI Kaltara untuk membeli sahamnya. Jika HIPMI sebagai pemilik sahamnya, bisa duduk di dalam direksi pengelolaan daripada usaha tersebut. Hal ini juga sebagai wujud pembinaan kepada HIPMI.
Effendi Djuprianto menjamin hasil yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan jika anggota HIPMI hanya mengharapkan PL dari pemerintah daerah. “Bukan hanya rupiah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar, ini bermiliar-miliar,” tuturnya.
Selain kepada pengurus HIPMI Kaltara dan Tarakan, Effendi Djuprianto juga mengharapkan peran Ketua Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri untuk membantu merealisasikan program tersebut melalui APBN. Hasan Basri sendiri hadir dalam kesempatan tersebut sebagai pengurus HIPMI Kaltara.
“Kita minta bantu dengan DPD RI pak Hasan agar supaya nanti dibantu. Kalau kita bisa bermitra dengan Perumda, skimnya hanya kena kurang lebih 3 persen. Dan kalau kita tidak bisa direspon oleh pemerintah daerah dalam mitra atau pemegang saham patungan antara swasta dengan pemerintah yaitu perumda, kita hanya kena kurang lebih sekitar 6 persen,” harapnya.
Sebagai Pengurus DHD BPK 45 Kaltara, Effendhi Djuprianto juga mengajak untuk turut berpartisipasi dalam melestarikan nilai-nilai budaya kejuangan yang telah diperjuangkan para pahlawan Nasional.
“Kita kiranya mampu turut berjuang dalam perang dan tarik menarik kepentingan pengelolaan potensi ekonomi daerah yang bertujuan pemerataan kesempatan bekerja dan berusaha menuju kesejahteraan masyarakat secara luas dan mengarah eklusif/neolive,” pungkasnya. (jkr-1)
Discussion about this post