NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura memimpin apel Gabungan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan di awal tahun ini di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Senin (17/1/2022).
Bupati Nunukan Laura dalam sambutannya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh ASN dan berharap membawa semua hal baik dalam kehidupan, keberkahan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Bupati Laura memahami kegelisahan yang dirasakan ASN di awal tahun 2022.
BacaJuga
“Saya mengerti ada kegelisahan, kegalauan, bahkan mungkin kemarahan dari sebagian besar ASN karena pemberlakuan beberapa kebijakan di awal tahun 2022 ini, mulai dari penerapan aplikasi SIMANJA, wacana pengurangan TPP (tambahan penghasilan pegawai), hingga yang terakhir adalah perubahan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional yang menimbulkan berbagai kebingungan,” ujar Bupati Laura.
Secara subjektif, menurut Bupati Laura, kebijakan–kebijakan tersebut terlihat memang sangat merugikan para ASN karena tunjangan dikurangi, jabatannya dipangkas, bahkan masih dipaksa lagi melaporkan semua aktivitasnya lewat aplikasi SIMANJA.
“Jika para ASN egois, dan hanya terbawa oleh perasaan emosi, maka yang keluar pasti hanya omelan dan cacian. Namun jika objektif dan lebih mengedepankan sikap baik sangka, maka saya percaya para ASN akan bisa melihat dengan lebih jernih, sehingga pada akhirnya mampu memahami latar belakang dan tujuan dari berbagai kebijakan tersebut,” tambah Bupati Luara.
Bupati menjawab akan kebijakan menghapus jabatan struktural eselon IV harus mengganti dengan jabatan fungsional. Bupati menegaskan bahwa itu atas dasar aturan pemerintah pusat.
“Saya yakin pertanyaan–pertanyaan semacam ini banyak berkecamuk di benak bapak–ibu sekalian, khususnya yang saat ini menduduki jabatan fungsional. Namun sabagai pemerintah daerah, saya harus bersikap mendengarkan, mengikuti dan tegak lurus dengan pemerintah pusat,” ungkap bupati.
Menurut Bupati Luara, sikap seperti inilah yang seharusnya menjadi pilihan dari ASN menghadapi sebuah kebijakan dan aturan yang baru.
Terkait dengan kebijakan wacana penurunan TTP, Bupati Laura menyadari ini bukanlah kebijakan yang populer, tetapi langkah ini harus ditempuh karena fungsi pemerintah adalah memperhatikan nasib seluruh masyarakat, bukan ASN saja.
“Meski alokasi anggaran dari pemerintah pusat terus menurun, pemerintah harus tetap memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membuka akses jalan bagi sebagian masyarakat, memperbaiki sekolah yang rusak, menyediakan anggaran kesehatan, subsidi angkut untuk masyarakat di pedalaman dan lain sebagainya,” ungkap Bupati.
Pada titik inilah, menurut Bupati Laura ASN dituntut memiliki jiwa besar, tidak egois, dan tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri demi kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar.
“Kenapa harus ada SiMANJA? bukankah SIMANJA hanya akan menambah beban para ASN? maka jawabannya adalah karena SIMANJA merupakan ikhtiar dari pemerintah untuk membawa para ASN masuk ke dalam dunia digital,” ungkapnya.
“Karena mau tidak mau, siap tidak siap, kita
akan memasukinya. ASN yang mempersiapkan diri dengan baik akan sukses dan bertahan, sedangkan ASN yang tidak mempersiapkan dirinya dengan baik akan ketinggalan,” lanjut bupati. (Tim Liputan)
Sumber: Bagian Prokompim Setda Nunukan
Discussion about this post