TARAKAN – Suasana penuh kehangatan dan antusiasme tampak menyelimuti Cafe Celebes, Kota Tarakan, pada Minggu (15/11/2026). Puluhan perwakilan warga serta kaum buruh berkumpul khidmat untuk mengikuti agenda reses bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PKS, Syamsuddin Arfah.
Pertemuan yang dikemas dalam ruang dialog terbuka tersebut menjadi ajang penting bagi para pekerja di Bumi Benuanta untuk menyuarakan berbagai unek-unek serta persoalan krusial yang mereka hadapi sehari-hari di lapangan. Tanpa sekat yang kaku, legislator dan konstituen duduk bersama merajut asa demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
Salah satu isu paling mendesak yang mencuat dalam pertemuan itu adalah desakan kuat terhadap percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran lembaga peradilan khusus buruh ini dinilai sudah sangat darurat guna memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pekerja maupun kalangan pengusaha.
Selama ini, para buruh di Kaltara kerap dihadapkan pada kendala birokrasi dan finansial yang berat ketika harus menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan pihak perusahaan. Lantaran belum tersedianya PHI di tingkat provinsi, setiap sengketa ketenagakerjaan terpaksa harus dirujuk ke luar daerah.
Proses penyelesaian yang harus menyeberang wilayah tersebut tentu memakan waktu yang sangat panjang, menguras tenaga, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi para buruh yang tengah memperjuangkan hak-hak normatif mereka. Kondisi ini dirasa kurang berpihak pada prinsip keadilan yang cepat dan sederhana.
Menanggapi keluhan tersebut dengan penuh empati, Syamsuddin Arfah menyatakan dukungannya secara terbuka. Ia memandang bahwa pertumbuhan investasi yang kencang di Kaltara harus berjalan selaras dengan perlindungan hukum yang memadai bagi tenaga kerja lokal sebagai motor penggerak utama pembangunan.
“Persoalan ketenagakerjaan di Kaltara terus berkembang seiring dengan masifnya investasi dan pertumbuhan industri. Sudah sepatutnya Kaltara memiliki Pengadilan Hubungan Industrial sendiri agar hak-hak buruh maupun hak pemberi kerja dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan transparan di daerah,” ujar Syamsuddin di hadapan peserta reses.
Dalam sesi dialog yang berlangsung dinamis dan menyejukkan itu, para perwakilan buruh menyampaikan beragam persoalan nyata. Mulai dari dinamika pemenuhan hak normatif, kekhawatiran terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga penerapan struktur upah yang belum sepenuhnya ideal di beberapa sektor usaha.
Syamsuddin mendengarkan setiap aspirasi tersebut dengan saksama tanpa ada yang terlewat. Ia mencatat setiap poin penting sebagai bahan perjuangan konstitusional yang akan ia bawa langsung ke tingkat lembaga legislatif maupun instansi pemerintah terkait di tingkat pusat.
Menurutnya, kunci utama dalam membangun stabilitas daerah adalah tercapainya harmonisasi yang seimbang antara dunia usaha yang sehat dan kesejahteraan buruh yang terjamin. Tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
Kehadiran wadah reses ini disambut positif oleh para peserta yang merasa suara mereka didengar dan dihargai oleh wakil rakyatnya. Mereka mengapresiasi ketulusan Syamsuddin yang senantiasa terbuka menerima kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat akar rumput.
Sebagai wakil rakyat, Syamsuddin menegaskan bahwa komitmennya tidak akan pernah surut dalam mengawal hak-hak masyarakat kecil. Ia berjanji akan terus membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait agar aspirasi pendirian PHI di Kaltara mendapat prioritas perhatian dari pemerintah pusat.
“Reses ini adalah saluran resmi untuk mendengar langsung jeritan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita para buruh. Aspirasi pembentukan PHI ini akan kami kawal dan suarakan agar segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkasnya dengan penuh optimisme.
Pertemuan di Cafe Celebes tersebut akhirnya ditutup dengan suasana penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang erat. Warga dan buruh pulang dengan membawa harapan baru, menyakini bahwa perjuangan demi keadilan dan kesejahteraan di Bumi Benuanta akan terus diperjuangkan bersama wakil rakyat yang amanah.


















Discussion about this post