TARAKAN – Komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal dan ketenangan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan kembali ditegaskan melalui forum reses Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto. Pertemuan penuh kehangatan ini digelar di Hotel Lembasung, Tarakan, pada Jumat (14/11/2025), dan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara warga, wakil rakyat, serta penyelenggara jaminan kesehatan.
Dalam dialog terbuka tersebut, berbagai aspirasi warga mengemuka dalam suasana yang akrab dan konstruktif. Salah satu isu penting yang mendapat perhatian khusus adalah pengalaman sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sempat terpaksa membeli obat menggunakan dana pribadi akibat kekosongan persediaan obat di rumah sakit.
Menanggapi curahan hati masyarakat tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan, hadir langsung memberikan penjelasan yang melegakan sekaligus mencerahkan. Ia menegaskan bahwa aturan program JKN hadir sepenuhnya untuk melindungi peserta agar tidak terbebani biaya tambahan di luar ketentuan saat sedang berobat.
Yusuf menjelaskan dengan bahasa yang lugas bahwa ketersediaan obat bagi pasien merupakan tanggung jawab penuh pihak fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Dengan demikian, peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan obat secara utuh tanpa harus mengeluarkan uang dari kantong pribadi ketika persediaan di instalasi farmasi rumah sakit sedang kosong.
Apabila terjadi situasi mendesak di lapangan yang mengharuskan pasien menebus obat di apotek luar rumah sakit, Yusuf memberikan jaminan bahwa hak finansial pasien tetap terlindungi. Pihak rumah sakit berkewajiban penuh untuk mengganti seluruh biaya pembelian obat yang telah dikeluarkan oleh pasien tersebut.
“Kalau memang situasinya harus membeli obat, sebenarnya bukan peserta yang harus membeli, tetapi rumah sakit yang menyediakan. Namun, kalau di lapangan pasien terpaksa disuruh membeli, uangnya harus diganti oleh rumah sakit,” jelas Yusuf di hadapan para peserta reses yang menyimak dengan antusias.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa kendala kekosongan stok obat di fasilitas kesehatan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban rumah sakit dalam melayani pasien. Rumah sakit tetap memiliki tanggung jawab moral dan kontraktual untuk mencarikan solusi pemenuhan obat demi kesembuhan pasien peserta JKN.
Kabar baik dan solusi praktis pun dibagikan Yusuf agar masyarakat tidak bingung apabila mengalami kendala serupa di kemudian hari. Pasien atau keluarga pasien yang terlanjur membeli obat di luar rumah sakit tetap dapat mengajukan klaim penggantian dana secara resmi kepada pihak rumah sakit.
Syarat untuk mengajukan penggantian biaya tersebut sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam. Peserta cukup menyimpan dan melampirkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian obat yang sah dari apotek luar untuk diserahkan kepada bagian pelayanan rumah sakit terkait.
“Kalau memang ada masyarakat yang membeli obat di luar, nanti bisa diklaim. Berapa pun harganya harus diganti oleh rumah sakit, karena itu tugas rumah sakit menyediakan obat,” tegas Yusuf memberikan kepastian yang menenangkan hati para peserta yang hadir.
Penjelasan komprehensif dari pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan ini disambut gembira oleh seluruh peserta reses. Kehadiran narasumber yang komunikatif dan solutif dinilai sangat membantu meluruskan berbagai informasi yang selama ini kerap membingungkan warga di lapangan.
Acara reses yang diinisiasi oleh Supaad Hadianto ini memang dirancang inklusif dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Tampak hadir di antara peserta sejumlah pengemudi ojek online, para ketua RT, hingga warga umum yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan layanan publik.
Bagi para pengemudi ojek online dan ketua RT, pemahaman baru mengenai mekanisme klaim penggantian obat ini menjadi bekal berharga. Mereka kini memiliki informasi akurat yang dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga, maupun sesama rekan pekerja di lingkungan masing-masing.
Supaad Hadianto pun mengapresiasi keterbukaan dan sinergi positif yang ditunjukkan oleh BPJS Kesehatan dalam menjawab setiap keluhan warga secara tuntas. Menurutnya, dialog langsung seperti ini sangat efektif untuk memastikan kebijakan pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Melalui pertemuan yang penuh semangat kebersamaan tersebut, masyarakat diharapkan semakin percaya diri dan tenang saat memanfaatkan layanan JKN. Dengan pemahaman hak dan prosedur yang jelas, kualitas pelayanan kesehatan di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara diyakini akan terus meningkat demi kesejahteraan bersama.
Discussion about this post