TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan selaras dengan prioritas daerah saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027 di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (10/6/2026).
Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pembahasan RKPD merupakan momentum strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta didukung pendanaan yang realistis.
“Pembahasan ini adalah momentum strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh pendanaan yang realistis,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar program yang disusun dalam RKPD maupun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 benar-benar mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2029.
Menurutnya, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan akhir RKPD perlu dikoordinasikan dengan seluruh perangkat daerah guna memastikan program dan kegiatan yang diusulkan telah terakomodasi secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Zainal meminta forum pembahasan dimanfaatkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang akan dihadapi daerah pada tahun 2027.
Ia menjelaskan bahwa secara nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi dan Industri”. Tema tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Kaltara menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu “Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Ekonomi Bernilai Tambah Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.”
Zainal juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, terutama terkait keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita bersama-sama mendukung dan mengawal pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2027 dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post