TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, terus merampungkan pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tahun 2025.
Setelah uji petik dengan melakukan kunjungan lapangan, pansus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan di ruang rapat gedung DPRD Tarakan, Senin (20/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Pansus LKPj, Markus Minggu. Sementara dari Pemkot Tarakan hadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Tarakan, Alias.
Pansus mengundang 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dimintai keterangan seputar temuan di lapangan.
“Rapat hari ini menindaklanjuti hasil uji petik di lapangan. Ada 5 OPD menjadi rekomendasi untuk kemudian dijadikan sampel uji petik dan hari ini sudah kita bahas,” ujar Markus Minggu kepada awak media usai rapat.
Dijelaskan bahwa dari 5 OPD, sebanyak 2 OPD sudah selesai dibahas. Yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Tarakan.
“DLH itu kita bahas mengenai sistem pengolahan sampah. Yang pertama tadi di Diskominfo soal integrasi sistem komunikasi di tingkat OPD. Kita usahakan semua OPD itu ada integrasinya dan ada portalnya. Kita juga uji coba buka portal. Ketika masyarakat kemudian membuka sistem informasi, misalnya saya ingin membuka APBD, begitu kita masukkan websitenya, kita klik, muncul dan itu tadi kita sampel 3 website, ternyata aman,” beber Markus Minggu.
Sementara itu, pihaknya juga sempat membahas terkait Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Tarakan. Seperti pemanfaatan wisata Ratu Intan dan gedung TACC.
Namun, topik tersebut belum sempat dibahas panjang lebar hingga pukul 12.00 Wita. Sehingga rapat ditunda untuk istirahat dan baru dilanjutkan siang hari.
Hanya yang ia ketahui terkait Disbudporapar bahwa kedua aset Pemkot Tarakan yaitu Pantai Ratu Intan dan TACC dalam proses dicarikan investor.
Selain tiga dinas tersebut, pihaknya juga memanggil Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hanya baru dibahas pada siang hari.
Markus Minggu berharap hasil uji petik nantinya tidak hanya menjadi rekomendasi, tetapi harus ada realisasi, tidak jalan di tempat.
“Kita tetap meminta gar semua rekomendasi yang kita rekomendasikan itu tetap dieksekusi, tetap menjadi bahan pahlawan untuk mereka,” tegas Markus Minggu. (adv)
Sukses di Trade Expo Indonesia 2026, UMKM Binaan BI Kaltara Amankan Kontrak Ekspor Rp1,12 Miliar
TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utar(KPwBI Kaltara) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong UMKM unggulan daerah untuk naik...
Read moreDetails
Discussion about this post