TARAKAN – Rencana pemerintah mengangkat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hangat diperbincangkan secara nasional.
Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan pengangkatan sekitar 32.000 pegawai SPPG atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK mulai 1 Februari 2026.
Formasi ini ditujukan bagi pegawai inti SPPG. Terdiri dari 31.250 Kepala SPPG (melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia/SPPI), 375 akuntan, dan 375 tenaga gizi.
Isu itu mendapat tanggapan dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih. Ia berharap agar pemerintah tidak melupakan peran guru.
Artinya, Endah meminta pemerintah juga dapat memberikan perhatian yang seimbang kepada guru. Karenamenjadi ujung tombak dalam mencetak calon pemimpin bangsa.
“Kami berharap guru juga diperhatikan, karena guru adalah ujung tombak pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak,” ujar Endah ditemui Senin (26/1/2026).
Harapan itu disampaikan Endah karena ia menilai kondisi kesejahteraan guru di Tarakan, beragam. Ada yang sudah menjadi ASN baik PNS maupun PPPK, hingga guru yang berada di bawah yayasan.
Bahkan di lingkungan ASN sendiri, kesejahteraan tidak sama karena ada yang berada di bawah Kementerian Agama, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota.
kondisi paling membutuhkan perhatian dialami guru di bawah yayasan, terutama yayasan kecil. Sementara di sekolah negeri, persoalan yang muncul lebih banyak terkait kekurangan guru akibat ketatnya regulasi rekrutmen.
“Kalau ada guru pensiun, mutasi, sakit, atau meninggal dunia, itu tidak selalu bisa diprediksi. Tapi proses penggantinya panjang. Akhirnya muncul guru honorer dan guru kontrak, yang kemudian juga menghadapi masalah kesejahteraan dan status,” bener Endah.
PGRI juga menyoroti gelombang pensiun guru yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di Tarakan, jumlah guru yang pensiun dalam satu tahun bisa mencapai puluhan orang. Karena dulu direkrut melalui skema ikatan dinas pada waktu yang hampir bersamaan.
“Ini sedang terjadi sekarang. Dalam satu kota bisa sampai tiga puluh guru pensiun dalam satu tahun,” ungkap Endah.
Endah berharap pemerintah pusat tidak hanya fokus pada sektor pendukung program MBG, tetapi juga menata kembali sistem rekrutmen dan penataan status guru secara berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa PGRI sebenarnya mendukung setiap program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan secara adil dan proporsional. “Kalau ada pengangkatan PPPK untuk SPPG, kami berharap guru juga jangan dilupakan,” pungkas Endah. (jkr)
Momentum Bulan Mutu Perikanan, Anggota DPR RI, H. Hasan Saleh Edukasi Masyarakat Pentingnya Keamanan dan Mutu Hasil Perikanan
TARAKAN - Berkolaborasi bersama Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tarakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),...
Read moreDetails
Discussion about this post