TARAKAN – Dinas Pendidikan Tarakan berencana membicarakan persoalan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan Wali Kota Tarakan.
Dinas Pendidikan sedang menunggu kedatangan Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes dari luar kota. Informasi yang diperoleh Kepala Dinas Pendidikan Tarakan Tajuddin Tuwo, rencananya wali kota kembali pada Sabtu (16/1/2021).
BacaJuga
“Besok (hari ini, red) sudah datang,” ujar Tajuddin Tuwo kepada awak media, Jumat (15/1/2021).
Ia menegaskan bahwa pihaknya konsisten dan komitmen agar guru honor bisa mengikuti seleksi P3K. Karena dengan cara itu, memberikan kesempatan kepada guru honor menjadi ASN.
Namun, Tajuddin Tuwo mengakui ada kendala untuk melaksanakannya. Menurutnya, ada ketidaksinkronan antara pernyataan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penggajian P3K.
“Tidak sinkronnya itu karena pak wali disuruh membuat pernyataan tertulis, sanggup membayar gaji dan tunjangan P3K. Nah, kalau pernyataannya Kemendikbud itu dia menyatakan bahwa 1 juta guru itu diangkat dan dibiayai melalui anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cuma kan belum disiapkan anggaran itu da regulasinya tertulisnya itu belum ada dikirim ke pemerintah kota, hanya bentuk pernyataan seperti itu saja,” bebernya.
Karena persoalan itupula, ia menilai wali kota masih ragu-ragu melaksanakannya. Karena khawatir jika nantinya penggajian pegawai P3K dibebankan kepada pemerintah daerah, akan menjadi persoalan baru bagi Pemkot Tarakan.
“Kalau misalnya seandainya positif bahwa itu P3K dibayari oleh Pemerintah Pusat, saya kira tidak ada masalah, saya kira pak wali sangat mendukung. Di situ saja, karena bagaimana nanti kita setelah dilaksanakan tes kemudian diterima, lantas gaji mereka belum siap, nah itukan menjadi persoalan lagi,” ungkapnya.
Di luar persoalan itu, Dinas Pendidikan Tarakan telah mempersiapkan seleksi P3K. Pihaknya sudah mendata guru honor yang bisa mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari keterangan Staf Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Dinas Pendidikan Tarakan Khairil, terdapat 1.282 guru honor yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) baik jenjang TK, SD hingga SMP.
Dari jumlah itu, sebanyak 977 orang saja yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan harus S-1. Dinas Pendidikan Tarakan menyaring lagi berdasarkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) minimal 2 tahun. Hasilnya, tersisa 903 orang yang layak ikut seleksi P3K. Rinciannya guru honor negeri 624 orang dan guru honor swasta 279 orang.
Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Tarakan juga telah mengusulkan formasi kebutuhan guru P3K. Dan telah disetujui Kemendikbud dan KemenPAN-RB sebanyak 650 formasi.
Di luar guru yang sudah terdaftar Dapodik, sebenarnya bisa ikut dengan catatan memiliki sertifikasi profesi. Namun jumlahnya di Tarakan masih sedikit. Data di Dinas Pendidikan Tarakan mendapatkan baru 5 orang guru honor yang memiliki sertifikasi. Guru honor yang ikut seleksi P3K, harus mengikuti domisili yang diisi dalam Dapodik. (jkr-1)
Discussion about this post