JAKARTA – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hasan Basri dan Anggota Timja DPD RI melakukan courtesy call dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senin (21/11/2022).
Senator muda asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini berharap dengan adanya courtesy call dapat meningkatkan sinergi, pemerataan mutu, dan relevansi bagi pendidikan di setiap daerah-daerah.
BacaJuga
Hasan Basri menegaskan kegiatan courtesy call yang dilakukan kali ini, untuk membahas mengenai sinegritas optimalisasi pelaksanaan program-program kerja prioritas di daerah, mengingat Kemendikbudriistek adalah mitra Komite III DPD RI.
“Kami mengapresiasi inovasi dan kebijakan Kemendikbudristek selama ini serta rencana kerja prioritas ke depan. Seperti capaian Program Indonesia Pintar, program guru penggerak, program sekolah penggerak maupun penguatan vokasi,” kata Hasan Basri dalam sambutannya.
Melalui sambutannya juga, Hasan Basri berharap kunjungan Timja Komite III DPD RI yang dipimpin langsung olehnya bisa memberikan angin segar bagi dunia pendidikan dan bidang lain untuk daerah, khususnya Kaltara.
“Semoga ini bisa membawa masukan dan harapan kepada insan pendidikan maupun tenaga pendidik dan juga bidang lain yang ada di setiap daerah-daerah, supaya aspirasi mereka bisa diakomodir,” harap Hasan Basri.
Melalui pandangannya, Hasan Basri menyampaikan jika pemberian beasiswa di daerah ke depannya harus ditingkatkan, sesuai dan tepat sasaran. Mengingat target Program Indonesia Pintar yang di programkan Kemendikbudristek adalah 17.927.992 siswa dan untuk KIP mencapai target 780.014 orang
“Peta jalan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah salah satunya melalui program PIP dan KIP, harus dijalankan dengan baik. Jadi di desa bisa dijalankan, di kota juga bisa dijalankan, bahkan di daerah 3T sekalipun tetap bisa dilaksanakan. Dari Sabang sampai Merauke,” jelas Ketua Komite III DPD RI.
Di Kesempatan yang sama, Hasan Basri juga menyampaikan jika terdapat dana BOS di Kaltara yang belum dapat dicairkan.
“jika dana BOS belum dapat dicairkan, khawatir akan mengganggu kelangsungan proses belajar-mengajar, karena sekolah tidak memiliki uang untuk biaya operasional,” kata pria yang akrab disapa HB.
Oleh karena itu melalui forum yang ini, Hasan Basri memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud untuk dapat mengontrol dan mengevaluasi agar dana BOS yang disalurkan ke setiap daerah khususnya di Kalimantan Utara dapat berjalan dengan baik.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh Hasan Basri, Hamid Muhammad selaku Staf Khusus Mendikbud Ristek Bidang Pembelajaran dan Abdul Kahar selaku Kepala Pusat Layanan Pembinaan Pendidikan menyampaikan jika di tahun anggaran 2023, Komite III DPD RI mendapatkan alokasi PIP sebanyak 34.000 paket dan KIP Kuliah sebanyak 3.400 paket.
“Adapun pendistribusian PIP Pendidikan Dasar Menengah dengan alokasi, SD 18.000, SMP 9.000, SMA 3.000 dan SMK, 4.000,” ujar Abdul Kahar.
Hamid Muhammad selaku Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Pembelajaran menyampaikan pengusulan PIP bagi siswa SMP, SMA, dan SMK difokuskan untuk siswa kelas X dan XI.
“Sedangkan nantinya untuk SD difokuskan untuk siswa kelas 1 dan 2. Usulan dimaksud disampaikan kepada Kemendikbudristek sebelum tahun ajaran baru,” kata Hamid Muhammad.
Diakhir acara Hasan Basri menyampaikan usulan kegiatan kepada Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Pembelajaran untuk dapat ditindaklanjuti di Kaltara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. (***)
Sumber: Humas DPD RI
Discussion about this post