TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di ruang Serbaguna Gedung Gadis, Kamis (7/4/2022).
Mengusung tema “Pembangunan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, Wagub mengungkapkan terdapat berbagai isu strategis yang harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota.
BacaJuga
Dengan bekal yang dimiliki provinsi termuda ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Momentum groundbreaking Industri Hijau (KIHI/KIPI) dan memanfaatkan tenaga air Sungai Kayan dan Mentarang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo harus disambut dengan percepatan-percepatan pembangunan yang menjamin urusan kita di daerah,” ungkap Wagub.
Selain itu, provinsi yang ulang tahunnya diperingati tiap tanggal 25 Oktober ini juga memiliki potensi besar blue economy atau potensi yang bersumber dari air setelah sektor pertambangan dan agraria.
Karena itu, melalui tema besar yang telah diusung, peran industri akan difokuskan pada pengelolaan tenaga listrik, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM.
Ada sejumlah isu aktual yang menjadi perhatian Pemprov Kaltara agar segera diselesaikan. Diantaranya pembangunan dan penanganan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan, konektivitas komunikasi di wilayah perbatasan, akses jalan menuju kawasan industri Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan dan alih fungsi kawasan dan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.
Kemudian pengembangan marine techno park di Kabupaten Nunukan dan pengendalian banjir di Malinau, Bulungan dan Tarakan, rehabilitasi pelabuhan di Bulungan dan Malinau, penanganan covid dan pengembangan sumber daya manusia.
Dikatakan Wagub, untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan dukungan sumber daya. Salah satunya adalah penganggaran yang diperoleh dari sumber pendapatan yang sah dan menjadi kapasitas keuangan daerah.
Proyeksinya, pada tahun 2023 pendapatan Kaltara sebesar Rp 2,19 triliun dialokasikan sebesar Rp 2,46 triliun untuk belanja dan Rp 266 milar untuk pembiayaan daerah.
Tidak hanya itu, Wagub juga mengungkapkan prioritas belanja pada tahun 2023. Di mana selain melaksanakan mandatory spending, belanja tahun depan juga difokuskan pada 20 persen untuk anggaran pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
“Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mengalokasikan belanja investasi yang jelas manfaatnya terutama bagi masyarakat kita yang ada di perbatasan. Saya berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota yang hadir pada musrenbang ini nantinya, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Kaltara hendaknya digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wagub.
Pada momen tersebut kembali Wagub mengingatkan Gerakan Kaltara Rumah Kita yang menjadikan kabupaten/kota sebagai pilar utama pembangunan provinsi termuda ini.
“Pada momentum kebersamaan kita hari ini kita satukan tekad, kerangka pemikiran semangat kita bersama untuk mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,” sebutnya.
Adapun turut memberikan paparan Menteri Dalam Negeri Reublik Indonesia (Mendagri), diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Darah Dr. Drs. Ahmad Fatoni, M.Si, Menteri PPN/Bappenas RI diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, peserta yang hadir dan memaparkan persoalan daerah masing-masing secara langsung di hadapan Wakil Gubernur Kaltara yaitu Bupati Bulungan, Syarwani S.Pd, M.Si, Wakil Wali Kota Tarakan Effendi Juprianto, Wakil Bupati KTT, Hendrik, Sekretaris Daerah Malinau, Ernes Silvanus dan secara daring Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid PhD serta beberapa tokoh Kaltara baik secara luring maupun daring.
Turut hadir Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus beserta beberapa Anggota DPRD Prov. Kaltara lainnya, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, serta perwakilan unsur TNI. (chai/dkisp)
Discussion about this post