MALINAU – Dewan Hakim tidak mengakui seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pertandingan cabang olahraga (cabor) taekwondo sebagai bagian hasil kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 di Malinau.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Hakim Porprov II Kaltara 2026 bernomor SKEP.01/DH-PORPROV II-26/XI/2026 tentang Penetapan Penyelenggaraan Cabang Olahraga Taekwondo Porprov II Kaltara yang ditetapkan pada 19 November 2026.
“Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pertandingan tidak dapat diakui dan atau disahkan sebagai hasil kegiatan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi | Kalimantan Utara Tahun 2026 di Malinau Kabupaten Malinau,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara 2026, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum dan anggotanya yang diterima awak media ini, Jumat (20/11/2026).
Dewan Hakim juga menetapkan bahwa keputusan itu bersifat mutlak dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ada pun pertimbanganya bahwa dalam penyelenggaraan Porprov II Kaltara 2026, telah diajukan permohonan keberatan atau protes oleh Kontingen KONI Kabupaten Tanah Tidung melalui surat Nomor 087/KONI-KTT/XI/2026 tanggal 17 Noverber 2026 dan Nomor.088/KONI-KTT/XI/2026 tanggal 19 November 2026
Permasalahan keabsahan tersebut menyangkut persyaratan organisasi sebagaimana diatur dalam Technical Hand Book (THB) dan Peraturan Organisasi PORPROV I Kalimantan Utara Tahun 2026.
Bahwa Dewan Hakim telah melakukan pemeriksaan administrasi serta verifikasi faktual serta mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon dan pihak Termohon, Tim Keabsahan dan Panwasrah serta Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Utara dalam sidang pleno tanggal 19 November 2026 di Malinau.
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Hakim tentang Penyelesaian Sengketa Keabsahan Atlet yang Dimaksud.
Mengingat UU Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2024, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, Keputusan Gubemur Kaltara Nomor. 100.3.3.1/131/2026, Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kaltara Nomor. 07 Tahun 2026 tentang Penetapan Dewan Hakim Porprov II Kaltara2026, Keputusan Ketua Umum KONI Kaltara Nomor 45 Tahun 2026 tantang Peraturan Organisasi Porprov Il Kaltara 2026.
Memperhatkan Surat keberatan/protes dari KONI Kabupaten Tanah Tidung Nomor 087/KONI-KTT/XI/2026 tanggal 17 November 2026 dan Nomor 088/ KONI-KTT/XI/2026 tanggal 19 November 2026, Surat Panwasrah Porprov I| Kalimantan Utara Tahun 2026 Nomor.05/PWSRH-KU/XI/2026 an Nomor.06/PWSRH-KU/XI/2026 tanggal 18 November 2026 serta Berita Acara Delegation Registration Meeting (DRM) tanggal 6 November 2026, Surat Pemberitahuan dan Mohon Penertiban Cabor/ Organisasi tidak resmi (Pengkab Taekwondo Indonesia Tana Tidung) Nomor 51/Pengprov. T.I-KU/XI/2026 tanggal 02 November 2026; 5. Keputusan Dewan Hakim Porprov Il Kaltara Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 di Malinau.
Sebelumnya, polemik taekwondo mencuat setelah kontingen Tana Tidung (KTT) tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan meskipun telah melalui tahapan pendaftaran dan verifikasi dalam Delegation Registration Meeting (DRM) pada 6 November 2026.
Bahkan, Dewan Hakim bersama Panwasrah sempat merekomendasikan agar atlet KTT tetap diakomodasi karena nama dan kuota atlet telah tercantum dalam hasil DRM. Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pengprov Taekwondo Indonesia Kaltara.
Pengprov TI Kaltara beralasan kontingen KTT belum memiliki legalitas kepengurusan berupa surat keputusan (SK) sebagai pengurus cabang yang sah. Akibatnya, sebanyak 28 atlet KTT yang telah datang ke Malinau tidak mendapatkan kesempatan bertanding.
Kondisi tersebut kemudian memicu keberatan KONI KTT yang meminta pertandingan taekwondo dianulir dan hasil perolehan medali tidak diperhitungkan dalam klasemen Porprov II Kaltara 2026.
Persoalan ini akhirnya dibawa ke Dewan Hakim hingga dilakukan pemeriksaan administrasi dan verifikasi faktual. Hasilnya, melalui keputusan tertanggal 19 November 2026, Dewan Hakim menyatakan seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pertandingan taekwondo tidak dapat diakui sebagai bagian dari Porprov II Kaltara 2026. (jkr)

















Discussion about this post