NUNUKAN – Suasana penuh kehangatan dan harapan menyelimuti penutupan rangkaian reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., di wilayah Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pertemuan yang menjadi titik kelima ini dihadiri lebih dari 100 warga dari beragam elemen, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, hingga kaum ibu.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung cair dan akrab, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat dengan tulus. Namun, pertanyaan mengenai kelanjutan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis atau kWh meter menjadi isu paling menonjol yang dinantikan jawabannya oleh warga.
Sejumlah warga mengaku telah menyerahkan berkas pendataan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu. Kini, mereka berharap memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut program yang sangat menyentuh kebutuhan dasar rumah tangga tersebut.
Menjawab keresahan warga dengan nada menenangkan, Nasir membawa kabar yang melegakan. Ia memastikan bahwa data usulan masyarakat yang dihimpun Dinas ESDM Kaltara telah resmi diteruskan kepada pemerintah pusat untuk diproses sesuai mekanisme program nasional.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Bagi anggota Komisi II DPRD Kaltara ini, masuknya data ke pemerintah pusat merupakan langkah awal yang patut disyukuri. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan belum selesai karena masih ada tahapan verifikasi lapangan, validasi calon penerima, serta penyesuaian dengan postur anggaran pusat.
Karena itu, Nasir menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan dan komunikasi aktif antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan kementerian terkait. Ia tidak ingin usulan warga perbatasan di Sebatik kehilangan momentum dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
Nasir juga meminta instansi terkait di tingkat provinsi agar senantiasa terbuka menyampaikan perkembangan proses pendataan kepada masyarakat. Transparansi informasi diyakini akan memberikan ketenangan bagi warga sehingga tidak merasa dibiarkan menunggu tanpa kejelasan.
“Kalau masih dalam proses, masyarakat perlu diberi penjelasan. Kalau ada kekurangan data, segera dilengkapi. Kalau masih menunggu penetapan anggaran pusat, sampaikan secara terbuka. Intinya, jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa informasi,” katanya.
Di mata Nasir, sambungan listrik gratis bukan sekadar urusan pemasangan kabel dan meteran di dinding rumah warga. Akses penerangan yang layak merupakan fondasi penting bagi peningkatan martabat dan kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah.
Dengan hadirnya listrik di rumah, anak-anak di wilayah perbatasan dapat belajar dengan nyaman pada malam hari, sementara para orang tua memiliki peluang lebih luas untuk menjalankan usaha produktif demi menopang ekonomi keluarga.
“Bagi keluarga yang mampu, mungkin biaya pemasangan listrik tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut bisa menjadi beban yang cukup berat. Karena itu, bantuan pemasangan listrik gratis sangat berarti bagi mereka,” ungkap Nasir penuh empati.
Selain listrik gratis, warga juga menyampaikan sejumlah harapan lain seperti pembangunan jalan usaha tani, permodalan UMKM, bantuan nelayan, serta fasilitas pendidikan dan rumah ibadah. Seluruh aspirasi dari lima titik reses di Kabupaten Nunukan tersebut dipastikan telah dicatat dengan rapi untuk diperjuangkan sesuai koridor kewenangan.
“Reses boleh selesai, tetapi perjuangan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti. Insyaallah, kita akan terus mengawal dan memperjuangkan setiap harapan masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada,” pungkas Nasir, menutup rangkaian resesnya dengan optimisme bagi warga perbatasan. (ADV)


















Discussion about this post