TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa.
Hal ini dianggap krusial mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara saat ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan pendanaan pendidikan, khususnya beasiswa, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah provinsi semata.
Syamsuddin Arfah menyoroti besarnya potensi kolaborasi yang belum dimaksimalkan dari sektor swasta. Ia mencatat bahwa ada ribuan perusahaan yang terdaftar di Kaltara, dan jika potensi ini diharmonisasi, dampaknya akan sangat signifikan.
”Kami enggak bisa mengandalkan dengan kondisi saat ini. Banyak hal, termasuk baik pembangunan fisik maupun hal-hal yang seperti ini, memang harus kerja sama,” ujar Syamsuddin Arfah.
Ia mengungkapkan perkiraan jumlah perusahaan yang terdaftar di Kaltara mencapai ribuan, yang berarti terdapat sumber daya yang besar untuk disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
”Bayangkan di perusahaan di Kaltara itu kan ada 5.000-an loh yang terdaftar. Artinya kan kalau ini bisa berbagi kecil-kecil, kan sayang. Ini hanya belum dibuat harmoninya aja. Kalau ini harmonia dibuat, ini kan menjadi bagus, siapa berbagi siapa, di semua perusahaan yang besar,” tegasnya.
Menurut Syamsuddin, skema kolaborasi beasiswa ini akan sangat membantu adik-adik di Kaltara yang tengah menempuh pendidikan, mulai dari jenjang SMA, SMK, hingga mahasiswa.
”Ini memang sangat membantu adik-adik kita yang kuliah. Bahkan ada juga yang siap untuk menambah dalam bentuk PhD yang disampaikan Komisi II dengan adanya beberapa perusahaan kita ini, kan memang sangat membantu nih karena memang ini ditunggu-tunggu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapannya untuk berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait untuk mengkomunikasikan skema penyaluran beasiswa melalui CSR ini.
Ia berharap kolaborasi ini dapat terwujud untuk memastikan program pendidikan dan beasiswa dapat terus berjalan dan diperluas cakupannya di tengah kondisi anggaran daerah yang bersifat defensif.
Syamsuddin menjelaskan usulan penambahan anggaran beasiswa sebesar Rp 5 Miliar—sehingga totalnya mencapai Rp 20 Miliar sebenarnya sudah lama diminta. Namun, penambahan ini terhalang oleh kondisi keuangan daerah saat ini.
”Ini kan sudah lama nih Rp 15 Miliar memang harus ada kenaikan asal ada perbaikan anggaran. Saya termasuk yang mendukung untuk men-support,” jelas Syamsuddin.
Ia mengakui Pemprov Kaltara saat ini sedang menghadapi tekanan anggaran, yang ia sebut sebagai “tsunami TKD” (Transfer ke Daerah). Oleh karena itu, fokus saat ini adalah bersifat defensif, yaitu mempertahankan anggaran awal yang Rp 15 Miliar.
”Syukur ini juga enggak dipotong, artinya kita saya sudah nyebutin defend aja nih sekarang dengan kondisi anggaran seperti ini sifatnya defensif. Apa yang ada udah bagus. Nantilah mudah-mudahan di putaran kedua ini juga ada sehingga nanti bisa ada penambahan kalau ada perbaikan,” tutupnya.(Adv).
Discussion about this post