BULUNGAN — Sebanyak 23.006 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dengan total nilai mencapai Rp20,7 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Rahman, mengatakan penyaluran bantuan yang dilakukan melalui PT Pos Indonesia berlangsung lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima.
BacaJuga
Program BLT tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setiap KPM menerima Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2025, sehingga total yang diterima mencapai Rp900.000 per keluarga.
Di Kota Tarakan terdapat 10.327 KPM, sementara Kabupaten Nunukan memiliki 12.679 KPM yang masuk daftar penerima bantuan.
Menurut Rahman, mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia berjalan efektif. Proses verifikasi identitas, pengaturan antrean, hingga penyerahan bantuan kepada masyarakat dinilai sesuai prosedur. Ia menilai kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kantor Pos menjadi faktor penting kelancaran distribusi.
“Sejauh ini, penyaluran BLT berlangsung lancar. Prosedurnya jelas dan mudah dipantau. Bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang akhir tahun,” ujar Rahman, Kamis (4/12/2025)
Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa akurasi pendataan dan sistem pemantauan di lapangan menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan yang memiliki tantangan akses.
Ia menegaskan bahwa BLT tidak hanya berfokus pada besaran dana, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh keluarga berpenghasilan rendah. Dengan sistem yang tertata, kata Rahman, bantuan dapat memberikan dampak nyata bagi stabilitas ekonomi rumah tangga.
“Program ini bukan hanya soal nominal, tetapi bagaimana manfaatnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Rahman juga menilai penyaluran BLT berkontribusi terhadap daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan di Kalimantan Utara.
Komisi IV DPRD Kaltara, lanjut Rahman, akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut agar proses penyaluran tetap optimal pada periode berikutnya.
“Kami berharap pola distribusi yang sudah baik ini dipertahankan dan terus disempurnakan agar manfaat bantuan dapat dirasakan secara merata,” katanya. (Adv)
Discussion about this post