TARAKAN – Sempat mencatatkan deflasi sejak awak tahun, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara kembali mengalami inflasi pada Maret 2025 sebesar 2,16% (mtm).
Demikian rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),
“Berdasarkan data BPS, gabungan tiga kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,16% (mtm),” demikian keterangan KPwBI Provinsi Kaltara dalam rilisnya yang diterima jendelakaltara.co, Kamis (17/4/2025).
KPwBI Kaltara menilai, inflasi ini mayoritas didorong kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga terutama pada komoditas tarif listrik (andil 1,78%).
Selain itu, disumbangkan juga dari komoditas makanan, minuman dan tembakau, terutama pada cabai rawit (andil 0,35%), bawang merah (andil 0,05%) dan jagung manis (andil 0,05%) serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama pada komoditas emas perhiasan (andil 0,06%).
“Kenaikan pada komoditas tarif listrik disebabkan oleh normalisasi tarif listrik terkait Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.k/TL.01 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemberian diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025,” beber KPwBI Kaltara.
Sedangkan pada komoditas cabai rawit disebabkan curah hujan yang tinggi pada awal tahun yang berdampak pada penurunan hasil panen cabai pada Maret di tengah tingginya permintaan pada Bulan Ramadan.
Sementara itu, peningkatan harga emas disebabkan oleh kenaikan permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastiaan perekonomian global seiring perang tarif Trump
Adapun IHK Kaltara secara year on year (yoy) tercatat sebesar 1,24%, lebih tinggi dari capaian nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,03% (yoy).
Meski demikian, KPwBI Kaltara menilai Inflasi tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan tarif impor dari AS yang berdampak pada terganggunya pasokan komoditas global, serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti aneka cabai dan bawang merah, serta kenaikan tarif angkutan udara. Namun demikian, TPID Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K.
Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Di antaranya adalah dukungan optimalisasi pasar murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di Kaltara.
Selain itu, penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian penggunaan irigasi tetes terhadap komoditas cabai merah serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas.
Dilakukan juga penguatan komunikasi efektif. Seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, dan pelaksanaan sidak pasar, operasi pasar murah serta himbauan belanja bijak melalui kanal sosial media dan radio sebagai pengendalian ekspektasi.
KPwBI Provinsi Kaltara juga mendorong program fasilitasi distribusi pangan dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pengangkutan barang pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar sehingga masyarakat pelosok bisa mendapatkan komoditas pangan dan pertanian dengan harga yang lebih murah. (jkr)
Discussion about this post