TANJUNG SELOR – Hangout Community bersama komunitas perempuan muda di Kalimantan Utara (Kaltara) menyelenggarakan dialog bersama mendorong suara perempuan, berfokus pada Kesempatan Berpartisipasi dalam Politik, Kamis (30/11/2023).
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, Tanjung Selor ini bertepatan dengan momentum peringatan “One day One Voice”, peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP), didukung FAMM Indonesia, dengan tema, “Solidarity Across Boarders” atau “Solidaritas melintasi Batas”.
BacaJuga
Tergabung di dalamnya Komunitas Kopi Pekan, Mahasiswa Universitas Kaltara, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Sahabat Milenial Kaltara, Hijabers Community, FAD dan awak media serta perempuan yang aktif dalam partai politik.
Hadir sebagai pemantik diskusi, Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, Anggota Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni Yusuf dan Hangout Community Jannah sebagai inisiator bersama FAMM Indonesia.
Hangout Community, Jannah menjelaskan, verbagai isu seputar perempuan di bidang politik, dibahas dalam dialog terseut. Terutama terkait peluang dan peran perempuan dalam dunia politik.
Pihaknya juga mendorong 10 agenda perempuan hasil rembuk bersama perempuan Indonesia awal 2023 lalu. Di antaranya, kesempatan berpartisipasi dalam proses politik, menghentikan eksploitasi sumber daya alam, perlindungan perempuan pembela HAM dan lain-lain.
“Teman-teman perempuan, komunitas, ataupun yang saat ini menjadi caleg bisa menggunakan dan atau mengambil salah satu dari 10 agenda tersebut untuk menjadi isu dan target capaian bersama, terlebih jika nanti bisa duduk menjadi wakil rakyat,” ujar Jannah dalam rilisnya.
Menurutnya, 10 agenda perempuan ini bisa menjadi sinergi bersama menuju solusi yang sebenarnya. Dengan harapan tidak ada lagi ketimpangan akses bagi perempuan, terlebih kekerasan yang terjadi atas ketimpangan tersebut.
“Ini hanya sebagian upaya yang bisa kita lakukan, ada banyak kepala yang bisa melahirkan ide dan gagasan, dan pastinya itu bisa lahir dari perempuan. Melalui momentum kali ini kita mengisi kemampuan perempuan, agar bisa berdaya, yang kemudian bisa berkarya, untuk dirinya dan orang banyak. Hingga pada akhirnya besar harapan kita semua bisa mengisi peran tanpa adanya kekerasan,” tegas wanita yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini.
Sementara itu, Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, mengungkapkan jumlah pemilih perempuan khususnya di Bulungan mencapai 53.490 orang, dari jumlah seluruh pemilih 112.128 pemilih. Tidak jauh berbeda dengan jumlah pemilih laki-laki yakni 58.638 orang.
“Dalam politik ada peluang 30 persen untuk perempuan, sayangnya saat ini masih belum sepenuhnya bisa terisi. Selain menjadi peserta tentu perempuan juga bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tentunya yang harus disadari adalah jangan sampai terlibat politik uang, toalk money politik,” ujar Lili Suryani.
Sedangkan Anggota Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni Yusuf menilai berdasarkan survei hasil pemilihan 2019, ada 72 persen pemilih perempuan mengaku menerima politik uang, padahal sudah jelas sanksi bagi penerima dan yang memberi dalam transaksi tersebut.
“Pelaku maupun penerima politik uang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta,” tegas Sri Wahyuni Yusuf.
Berbagai persefektif, kesempatan politik juga harus bisa menjadi upaya bersama para perempuan untuk bersolidaritas tanpa batas. Dialog kali ini juga membahas berbagai fenomena kekerasan terhadap perempuan, dan bagaimana perempuan bersikap. (jkr)
Discussion about this post