TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A Paliwang S.H, M.Hum, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Kaltara, Dr. Bustan S.E, M.Si, secara daring mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2022.
Bertempat di Ruang Rapat Asisten II, Lantai 3, Kantor Gubernur, Tanjung Selor, Bulungan, Kamis (28/7/2022) pagi. Hadir juga Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyakarat dan Hutan Adat Dishut Kaltara, Kabid Pengendalian DAS dan RHL Dishut Kaltara dan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH Bulungan.
BacaJuga
Hadir langsung bersama Menko Polhukam di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc, Menteri Pertanian (Mentan), Dr. H. Syahrul Yasin Limpo S.H, M.H, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos, M.M, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Rakorsus juga diikuti seluruh jajaran TNI, Polri, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah atau yang mewakili.
“Pada prinsipnya, rapat ini melakukan pembahasan mengenai penanggulangan karhutla dari berbagai kondisi di lapangan serta langkah-langkah persiapan menghadapi karhutla tahun 2022,” ujar Bustan.
Dalam rakorsus disampaikan juga enam arahan presiden dalam penanggulangan karhutla di daerah.
Pertama, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Deteksi dini, monitoring di area-area rawan hotspot. Update informasi setiap hari agar kondisi harian di lapangan selalu terpantau. Manfaatkan teknologi dengan sistem dashboard.
Kedua, infrastruktur monitoring harus sampai tingkat bawah. Misalnya, edukasi secara terus menerus kepada masyarakat dan juga perusahaan. Ajak tokoh agama, tokoh masyarakat ikut menjelaskan kepada masyarakat bahaya kebakaran hutan dan lahan.
Ketiga, perlu mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang. Hal ini, karena 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia dan motif utamanya selalu ekonomi.
Keempat, dalam penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.
“Dalam hal ini, Presiden telah perintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menjadi fokus,” ungkap Bustan.
Kelima, jangan biarkan api membesar. Presiden dalam arahannya menekankan jangan biarkan api sempat membesar, terlambat, sehingga sulit dikendalikan. Semuanya harus tanggap, ini soal respon yang cepat saja. Kalau kita merespon saat api masih kecil pasti rampung.
Keenam, menyangkut langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Dalam hal ini, presiden meminta agar tegas dan keras pada siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik dikonsensi milik korporasi maupun di masyarakat, sehingga betul-betul ada efek jera.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), update per 27 Juli 2022, total becana mencapai 2.126. Khususnya karhutla, mencapai 131 kasus.
Sebanyak 5 provinsi telah menetapkan Siaga Darurat Bencana Asap akibat karhutla. Yakni Kalimantan Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Selatan. (dkisp)
Discussion about this post