NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid S.E, M.M, Ph.D menyambut kedatangan Batalyon Infanteri 621/Manuntung melalui upacara di pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Senin (15/8/2022).
Batalyon Infanteri 621/Manuntung yang tiba dengan dengan KRI Teluk Lampung, akan melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI – Malaysia di Nunukan.
Dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan seluruh elemen masyarakat, bupati menyampaikan selamat datang kepada Komandan Yonif 621/Manuntung Letkol Infanteri Deny Ahdiani Amir Mtr.Han beserta pasukannya, dengan diiringi doa dan harapan agar sukses mengemban tugas negara.
Lebih lanjut dikatakan sebagai salah satu daerah perbatasan, Nunukan terdiri 21 kecamatan, beberapa wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, baik dengan negara bagian Sarawak maupun negara bagian Sabah.
Tapal batas yang ada juga meliputi batas darat dan laut serta kawasan perairan lainnya yang tentunya memunculkan dinamika kehidupan sosialnya sehingga diperlukan pengamanan wilayah teritorial yang tentunya membutuhkan perhatian serius.
Dikatakan, saat ini pemerintah pusat hingga ke daerah terus berupaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan infrastruktur di perbatasan tentunya patut diapresiasi, namun demikian semua pihak tidak boleh lengah karena faktor keamanan dan kedaulatan negara tetap harus diperhatikan, oleh karena itu penguatan personil prajurit pengamanan perbatasan adalah sebuah langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara.
“Dan saat ini kita saksikan bersama telah hadir Batalyon Infanteri 621/Manuntung yang akan menggantikan Batalyon Armed 18/Komposit. Hal ini adalah wujud dari salah satu upaya penyegaran bagi personel pengaman perbatasan, agar tetap solid, tetap teguh, siap serta waspada terhadap adanya ancaman tantangan dan gangguan kedaulatan NKRI di perbatasan,” ujar bupati.
Bupati Laura juga menyampaikan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan pengamanan perbatasan, pengamanan tata batas/patok batas antar negara perlu dijaga sebagai penegakan supremasi hukum dan kedaulatan wilayah NKRI, pengamanan lalu lintas keluar masuk orang, terutama tenaga kerja ilegal termasuk kemungkinan adanya jaringan terorisme.
“Pengamanan lalu lintas keluar masuk barang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama masalah narkoba. Penanganan masalah illegal logging, illegal fishing dan sumberdaya alam lainnya. Tantangan kondisi geografis yang menghambat terbukanya akses ke wilayah terpencil terutama di kecamatan lumbis ogong, kec. lumbis pansiangan, dan kecamatan lumbis hulu serta 5 kecamatan di dataran tinggi krayan,” tambahnya.
“Mari kita saling bahu membahu, menyatukan gerak dan langkah dalam penanganan permasalahan wilayah perbatasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga terjalin harmoni yang lebih baik diantara semua komponen yang ada di Kabupaten Nunukan dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ajak bupati. (Tim Liputan)
Sumbr: Bagian Prokompim Setda Nunukan
Discussion about this post