TARAKAN – Kunjungan kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin dan beberapa senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) bersama sejumlah Wakil Menteri ke Tarakan beberapa hari lalu, dimanfaatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menyampaikan usulan pembangunan.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Rabu (30/3/2022) Wakil Wali Kota (Wawali) Tarakan Effendhi Djuprianto melaporkan bahwa Tarakan merupakan kota yang memiliki luas daratan 250,8 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa.
Sejak perang dunia II, Tarakan menjadi pintu masuk Jepang dan Belanda ke Indonesia. Tarakan memiliki potensi minyak bumi. Namun kini, produksinya semakin menurun.
Di sisi lain, Tarakan memiliki pelabuhan Malundung yang berpotensi melakukan kegiatan ekspor dan impor. Karena itu, Wawali mengharapkan hadirnya negara untuk menggali potensi tersebut.
“Perlu adanya keberadaan negara untuk membantu kota Tarakan agar lebih maju dengan potensi bahwa Tarakan ini daerah 3T yang kebetulan secara demografi Allah memberikan sebagai paling ujung yang dilalui ALKI II dan Insya Allah kalau seandainya negara hadir dengan adanya ruang-ruang yang sekarang ini sangat potensial untuk dikembangkan misalnya pergudangan dan industri berbasis pada perikanan,” ujar Wawali dalam sambutannya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa saat ini daerah di Kaltara mengekspor hasil perikanannya melalui Surabaya. Seandainya negara hadir dan Tarakan diberikan lokasi pergudangan dan industri atau minapolitan, Wawali meyakini bisa menjadi pelabuhan kolektor untuk daerah sekitar yang dilalui ALKI II. Seperti Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
“Kalau seandainya pelabuhan berbasis perikanan ada di Kota Tarakan kita bisa fullkan daripada sumberdaya kita yang berbasis pada perikanan dan insya Allah itu akan menjadikan meningkatnya daya saing di pasar internasional dengan waktu yang pendek,” ungkapnya.
Terkait pembahasan, Wawali menyampaikan usulan untuk meninjau ulang Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 95 tahun 2016 berkaitan dengan ketatausahaan kayu. Karena dari hasil HPL dikenai beban retribusi yang cukup tinggi. Wawali juga mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat terkait penanganan limbah di Tarakan.
Sementara itu, Wawali juga menyampaikan beberapa usulan terkait kewenangan Pemerintah Pusat di daerah. Di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perlu dilakukan perpanjangan jalan nasional di Tarakan yakni Jalan Aki Balak mulai Bandara sampai dengan Kelurahan Juwata Laut. Selain itu, juga diusulkan percepatan pembangunan jalan ringroad yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Wawali juga menyampaikan usulan revitalisasi PDAM, pembuatan turap abrasi di Pantai Amal serta block grant untuk pembuatan Pasar Lingkas yang baru guna mendukung kegiatan ekonomi.
Wawali juga meminta ada program dari kementerian terkait rumah khusus serta penyerahan rusus yang ada. Karena rusus saat ini di Juwata belum diserahkan dari kementerian terkait.
Di bidang perhubungan, Wawali mengharapkan adanya penambahan pesawat ke Tarakan. Terlebih mendekati lebaran, seat selalu penuh.
Wawali juga berterimakasih atas percepatan program PTSL di Tarakan. Namun diharapkan pula seluruh wilayah di Tarakan semuanya bisa terpetakan minimal peta bidang untuk membantu terkait penyelesaian sengketa tanah. (jkr)
Discussion about this post