TARAKAN – Kunjungan kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo ke Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) tidak hanya meresmikan pemanfaatan menara suara Tanjung Batu.
Kedatangannya juga untuk membuka program Padat Karya serta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK 60 Mil dan Basic Safety Training (BST) bagi Nelayan.
Tiga agenda kegiatan tersebut dirangkai dalam satu acara yang dilaksanakan di lokasi menara suar Tanjung Batu, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Jumat (2/3/2021).
Dihadapan Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wali Kota Tarakan Khairul dan pejabat lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Tarakan, Agus H. Purnomo menyampaikan arahannya.
Terkait pelaksanaan Diklat pembedayaan masyarakat dan BST SKK 60 Mil, Agus H. Purnomo mengharapkan kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kuota terbatas, sementara banyak daerah lain yang berminat. Kegiatan ini juga tidak dipungut biaya alias gratis.
“Kami punya program Basic Safety Training (BST) SKK 30 – 60, itu gratis pak. Tadi dilaporkan ada jatah 2 ribu lebih, itu gratis ke masyarakat. Artinya, pro aktifnya daerah itu akan sangat penting,” ujar Agus H. Purnomo.
Melalui pelatihan ini, nelayan yang selama ini tidak punya sertifikat, akan diberikan pelatihan secara gratis. Karena itu, Agus H. Purnomo berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Jika tidak, akan diberikan kepada daerah lain.
Dalam kesempatan tersebut, Agus H. Purnomo juga mengimbau kepada nelayan yang belum memiliki sertifikat kapal, segera mengurusnya di UPT Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang ada di Kaltara, sebagai legalitas kepemilikkan kapal. Pihaknya tidak menarik biaya alias gratis untuk mengurusnya.
“Gratis juga itu pak, kalau bapak ibu enggak memanfaatkan, nanti juga kami tenaga terbatas akan ke tempat-tempat lain, jadi ini silakan dimanfaatkan,” tuturnya.
Agus H. Purnomo juga mengimbau masyarakat agar menunda mudik saat menjelang lebaran, dalam upaya mencegah penularan Coivd-19 lebih meluas.
“Jangan menganggap enteng, para pengusaha besar, para orang-orang yang intelektual pun kena. Jadi tolong ayo kita jaga semua masyarakat kita supaya ekonomi segera pulih,” imbaunya.
Sementara itu, Pelaksana Kegiatan Hengki Angkasawan dalam laporannya membeberkan bahwa kegiatan padat karya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melibatkan warga sekitar yang kurang mampu atau menganggur, atau setengah menganggur.
“Program padat karya merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Pekerja dalam kegiatan padat karya ini merupakan masyarakat setempat yang telah mendapatkan pendataan dan diketahui dan terdaftar oleh RT, RW, serta kelurahan, dan merupakan penganggur atau setengah yang menganggur atau penduduk miskin di sekitar lokasi kegiatan padat karya,” Hengki Angkasawan.
Kegiatan padat karya dilaksanakan di beberapa lokasi di Kaltara. Kegiatan ini diikuti 124 peserta dengan rincian kegiatan bersih laut dan pantai di lokasi pelabuhan Malundung sebanyak 50 orang, pekerjaan pemeliharaan mess pegawai Disnav sebanyak 15 orang, pekerjaan pemeliharaan rumah jaga operasional Disnav Tarakan sebanyak 15 orang, pekerjaan pemeliharaan gedung kantor UPP Tanjung Selor sebanyak 6 orang.
Selain itu, pekerjaan pemeliharaan gudang kantor UPP Tanjung Selor 3 orang, pekerjaan pemeliharaan rumah dinas Kepala Kantor UPP Pulau Bunyu 10 orang, pekerjaan pemeliharaan gedung Kantor UPP Pulau Bunyu 10 orang, pekerjaan pemeliharaan dermaga UPP Sungai Nyamuk 15 orang dan pekerjaan pemeliharaan mess KSOP Nunukan 10 orang.
Adapun untuk kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK 60 Mil dan BST nelayan, Politeknik Pelayaran Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang pelayaran, merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Perhubungan mendapat tugas untuk melaksanakan Diklat Pembedayaan Masyarakat dengan jumlah 2.650 sertifikat.
Diklat pembedayaan masyarakat ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayaran, dengan memberikan pendidikan dan latihan secara gratis kepada masyarakat luas, diharapkan dengan adanya diklat pemberdayaan masyarakat ini dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan peserta diklat. (adv/jkr-1)
Discussion about this post