NUNUKAN – Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik (DPD RI) Hasan Basri mendampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBP) Letjen Doni Moenardo ke Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (30/3/2021) malam.
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara yang dihadiri Kepala BPBD Andi Santiaji Pananrangi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dihadiri langsung Bupati Hj. Asmin Laura Hafid.
BacaJuga
Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB juga menyerahkan bantuan untuk peralatan penanganan Covid-19. Seperti mesin polymerase Chain Reaction (PCR), hand sanitizer, masker, Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya dengan total nilai mencapai Rp 2,3 miliar.
Khusus Nunukan, BNPB menambah lagi bantuan dalam bentuk barang dengan nilai kurang lebih Rp 700 juta. Sehingga diperkirakan bantuan lebih dari Rp 3 miliar.
Bantuan tersebut, menurut Hasan Basri yang juga senator Kaltara, merupakan tindaklanjut dari hasil perjuangannya di pusat. Di mana pada Februari 2020 lalu saat melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BNPB, ia turut menyampaikan permasalahan di Kaltara dalam rangka penanganan Covid-19.
“Waktu itu saya menyampaikan bahwa Kalimantan Utara perlu sentuhan. Saya menyampaikan terima kasih bahwa Kalimantan utara sudah dibantu selama ini, baik saat saya tidak mendampingi kedatangan bantuan-bantuan itu maupun yang dilakukan melalui penerbangan-penerbangan lainnya, waktu itu waktu awal-awal covid,” ujar Hasan Basri kepada awak media, Rabu (31/3/2021).
“Kemudian saya sampaikan bahwa Kalimantan Utara inikan pintu perbatasan. Jadi jangan hanya memperhatikan orang yang berangkat dari luar negeri melalui bandara Soekarno Hatta, tapi bagaimana perbatasan-perbatasan itu kita proteksi juga terhadap penyebaran Covid-19,” lanjutnya.
Dari rapat dengar pendapat itu, Kepala BNPB berjanji untuk berkunjung ke Kaltara. Namun, ia meminta agar kunjungan Kepala BNPB dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara.
“Dan dibuktikan tadi malam beliau datang, kemudian menyerahkan bantuan senilai kurang lebih Rp 2,3 miliar untuk Provinsi Kalimantan Utara,” bebernya.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov Kaltara maupun Pemkab Nunukan juga menyampaikan permintaan tambahan dalam rangka memudahkan untuk tracking kasus Covid-10. Dimana pemeriksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak lagi menggunakan rapid tes, melainkan PCR.
Permintaan itu direspon Kepala BNPB Doni Monardo dengan memberikan bantuan peralatan mesin PCR sebanyak 3 unit, masing-masing 2 unit untuk Nunukan dan 1 unit untuk Malinau. Pemberian bantuan itu selain mempertimbangkan kondisi daerah perbatasan, juga kesiapan sarana pendukung yang ada di daerah seperti laboratorium.
“Ditanya dulu kesiapannya, ada lab nya nggak di Nunukan? Ada lab nya enggak di Malinau? kalau ada maka malam itu langsung di respon baik oleh Kepala BNPB untuk disiapkan 3 PCR tambahan, di luar yang dari Rp 2,3. Yakni PCR di Kabupaten Nunukan 2, pintu-pintu masuk dari Nunukan saya minta Kepala BPBD kalau bisa di Sebatik, karena daerah-daerah transit juga, kemudian di Malinau 1 karena Malinau kan juga perjalanan dari krayan, dari mana, pintu masuk juga daerah-daerah luar,” tuturnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan tinggal bersurat kepada BNBP untuk mengakujkan permohonan bantuan, nantinya akan ditindaklanjuti dengan pengiriman barang.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada kepala BNPB atas partisipasinya dan membantu kami di Kalimantan utara, sekaligus sebagai mitra kerja saya di Komite II DPD RI, juga saya menyampaikan terima kasih, sambutan baik Bupati Nunukan dan Gubernur Kalimantan utara, dalam hal ini diwakili oleh kepala BNPB Kalimantan Utara,” tuturnya. (jkr-1)
Discussion about this post