TARAKAN – Munculnya isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kalangan siswa, bukan sekedar kabar miring. Pihak sekolah juga turut khawatir.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPRD Tarakan dengan Dinas Pendidikan, kepala sekolah dan guru BK di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Tarakan, Rabu (7/1/2026).
Kepala sekolah dan guru yang hadir mengakui adanya dugaan perilaku menyimpang di kalangan siswa mereka. Bahkan didapati komik yang disisipi konten dewasa sesama jenis.
“Kami menemukan anak-anak membawa buku seperti komik gambar kartun yang terlihat biasa, tapi di dalamnya mengandung konten pornografi hubungan sesama jenis. Mereka membelinya di toko-toko besar,” beber Guru BK SMPN 2 Tarakan, Dian Anggraini dalam rapat tersebut.
Ia menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan ia sudah berkunjung ke rumah siswa untuk melakukan konseling. Akan tetapi pengaruh luar sangat kuat.
Selain itu, juga dijumpai fenomena siswa laki-laki yang berperilaku layaknya wanita. Seperti dikeluhkan Kepala SMP Negeri 5 Tarakan, Tri Junarto.
“Di sekolah kami ada siswa yang hobi berdandan. Pakai lipstik dan kosmetik tebal sekali. Kalau saya tegur, mereka hapus. Tapi besoknya dipakai lagi. Mereka lebih nyaman berkumpul dengan kelompok perempuan dan menolak bergaul dengan sesama laki-laki,” keluh Tri.
Menanggapi situasi yang dinilai sudah di ambang batas, DPRD Tarakan berencana mengirim siswa yang terindikasi menyimpang ke barak militer untuk pembinaan mental dan kedisiplinan.
“Kalau memang dipanggil orang tuanya tetap tidak berubah, kami menawarkan kepada Dinas Pendidikan bagaimana kalau mereka ini kita masukkan ke barak militer. Kita titipkan ke TNI untuk dilatih kedisiplinannya, dibentuk kembali mental laki-lakinya,” tegas Anggota Komisi II DPRD Tarakan, Abdul Kadir.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Disdik Tarakan, Edhy Pujianto, berharap ada regulasi yang memayungi para guru untuk bertindak agar nantinya tidak tersandung hukum.
“Kami sangat mengapresiasi RDP ini. Kami butuh payung regulasi dan langkah administrasi yang kuat untuk memproteksi sekolah. Jangan sampai guru-guru kita takut bertindak karena masalah hak asasi, padahal ini demi menyelamatkan masa depan anak-anak kita,” kata Edhy.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menutup rapat dengan instruksi tegas agar sekolah segera melakukan pemetaan data.
“Siapkan konsepnya, petakan siapa saja siswanya. Kita akan adakan pertemuan lanjutan untuk sinkronisasi penanganan. Kita tidak mengucilkan, tapi kita menyelamatkan,” tutupnya. (*)
Discussion about this post