TARAKAN – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Hasan Basri mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar dapat menganggarkan kegiatan vaksinasi Covid-19.
Hal itu ditekankannya karena dari hasil pemantauan di lapangan, mendapati persoalan pengganggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan vaksinasi. Padahal, sudah dianggarkan oleh Kementerian Kesehatan.
BacaJuga
Senator Kaltara itu mengaku mengetahui mekanisme penganggaran kegiatan vaksinasi. Dimana salah satu mitra kerja Komite III DPD RI yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), telah menanggarkan pelaksanaan vaksinasi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah.
“Ternyata biaya untuk melaksanakan vaksin di seluruh Indonesia sudah dianggarkan dari kementerian terkait dalam hal ini kebetulan mitra saya adalah Kementerian Kesehatan. Dan vaksinasi itu hanya dikeluarkan melalui pemerintah daerah, TNI/Polri, di luar dari itu tidak ada,” tuturnya kepada awak media, Jumat (29/10/2021).
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) ini menegaskan harus ada anggaran melaksanakan vaksinasi. Mulai dari biaya operasional tenaga kesehatan (nakes) dan sebagainya.
Bahkan, sepengetahuannya, pemerintah daerah dapat terkena pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) jika tidak menganggarkan untuk operasional nakesnya.
“Pemerintah daerah dapat dikurangi dana alokasi DAU-nya apabila dia tidak membayar nakesnya karena itu sudah disiapkan. Bahkan kemarin kita ada sosialisasi di Samarinda, TPP-nya akan dicabut. Jadi nakesnya didahulukan,” tegasnya.
Selain anggaran, kendala lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi terkait tempat penyimpanan vaksin yang belum dimiliki sejumlah daerah di Kaltara, sehingga berdampak pada pendistribusian vaksin ke daerah serta ke masyarakat.
“Seperti di Malinau, vaksin itu cukup tapi alat untuk penyimpanan vaksin tidak ada. Sehingga mendistribusikan vaksin terhambat. Padahal vaksin sudah banyak,” bebernya.
Pria yang biasa disapa HB ini turut mendukung percepatan capaian vaksinasi Covid-19. Ia bahkan ikut andil dalam pelaksanaan vaksinasi massal bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Utara di SMPN 2 Tarakan, Jumat (29/10/2021).
“Saya kerjasama dengan Apindo, kita coba 100 (dosis) saja, ternyata yang datang 300 (orang). Berarti banyak masyarakat yang bersedia dan siap divaksin dengan tanpa paksaan,” ungkap pria yang juga Dewan Pembina Apindo Kaltara ini.
“Apindo dan kami melaksanakan ini hanya kerja sama membantu pemerintah dalam hal distribusi vaksin untuk menyelesaikan jika ada vaksin yang masih siap tapi belum terdistribusi. Kita perlu berterima kasih sama Apindo dan kita juga sebagai pelayan masyarakat mempercepat proses vaksinsi ini,” ungkapnya. (jkr)
Discussion about this post