JAKARTA – Penyusutan kucuran dana transfer dari pemerintah pusat memaksa daerah mencari terobosan baru demi menjaga napas pembangunan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membuktikan bahwa keterbatasan fiskal dapat diatasi dengan mengoptimalkan aset daerah yang dikelola secara profesional di ibu kota negara.
Fakta menggembirakan tersebut terungkap saat rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kaltara melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Agenda evaluasi kinerja ini menemukan capaian positif pada sektor penerimaan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., melontarkan apresiasi tinggi terhadap kinerja Banhub Kaltara. Hingga pertengahan November 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola instansi tersebut sudah menembus angka 92 persen dari target tahunan.
Menurut Nasir, capaian 92 persen di tengah situasi keuangan daerah yang tertekan merupakan sinyal positif bagi kesehatan APBD Kaltara. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa aset pemerintah di luar daerah tidak boleh dibiarkan menganggur tanpa nilai tambah ekonomi.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki. Banhub Kaltara telah menunjukkan bahwa aset pemerintah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” tegas Nasir.
Kepala Badan Penghubung Provinsi Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., CGRCP, membeberkan dua mesin utama pencetak PAD di instansinya. Sumber pertama berasal dari kerja sama penyewaan sebagian gedung kantor Banhub kepada Bank Kaltimtara dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar per tahun.
Sementara itu, sumber pendapatan kedua datang dari optimalisasi retribusi pengelolaan mess daerah di Jakarta yang menyumbang Rp750 juta per tahun. Jika diakumulasikan, kedua lini pemanfaatan aset tersebut menghasilkan pemasukan rutin sebesar Rp2,65 miliar per tahun ke kas daerah.
Teddy menyatakan optimisme penuh bahwa sisa target 8 persen dapat dirampungkan sebelum tutup buku akhir Desember 2026. Dengan demikian, Banhub Kaltara diproyeksikan mampu mencapai target PAD 100 persen sesuai ketetapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Melihat tren positif tersebut, Nasir mendorong agar keberhasilan Banhub menjadi pemicu bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Ia menilai masih banyak aset pemerintah daerah yang berpotensi dikerjasamakan untuk memperkuat kemandirian fiskal Kaltara.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., turut mengapresiasi terobosan bisnis aset yang dijalankan Banhub Kaltara. Namun, ia mengingatkan agar manajemen Banhub terus menyisir peluang pendapatan baru dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi dan regulasi pengelolaan aset.
Selain mengaudit setoran PAD, kunjungan kerja tersebut juga meninjau operasional Anjungan Kalimantan Utara di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Pembangunan tahap pertama berupa Rumah Adat Bulungan dipastikan telah rampung 100 persen dan mulai beroperasi sejak Selasa, 27 Oktober 2026 lalu.
Beroperasinya anjungan yang ditandai lewat ajang Semarak Benuanta dalam rangka HUT ke-14 Provinsi Kaltara itu diharapkan tidak berhenti pada seremonial budaya. Nasir menuntut agar Anjungan Kaltara difungsikan sebagai etalase ekonomi untuk menarik minat investor dan memperluas akses pasar produk UMKM lokal.
Untuk tahap kedua, Banhub Kaltara telah mendapat dukungan manajemen TMII guna membangun Rumah Adat Lamin Dayak dan Rumah Adat Baloy Tidung beserta penataan lanskap terpadu. Nasir berpesan agar pembangunan lanjutan tersebut disusun secara matang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Komarudin menambahkan bahwa aspek pemeliharaan dan kesinambungan program jauh lebih krusial daripada sekadar kemegahan fisik bangunan. Seluruh kabupaten dan kota di Kaltara didorong terlibat aktif mengisi kegiatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di anjungan tersebut.
Melalui pengawalan DPRD Kaltara, Banhub diharapkan terus memperkuat perannya sebagai jembatan strategis antara daerah dengan pemerintah pusat serta dunia usaha. Sinergi ini diyakini mampu mendongkrak PAD sekaligus membuka keran investasi baru bagi masyarakat Bumi Benuanta. (ADV)


















Discussion about this post