MALINAU – Polemik tidak ikut sertanya kontingen Kabupaten Tana Tidung (KTT) di cabang taekwondo Porprov II Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya dijawab langsung oleh Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (Pengprov TI) Kaltara.
Ketua Pengprov TI Kaltara, Daud Nawir menegaskan, keputusan itu bukan bentuk penolakan sepihak. Melainkan karena pihaknya wajib menjalankan aturan organisasi yang tertuang dalam Technical Handbook (THB) Porprov II Kaltara.
Daud mengaku turut prihatin dengan nasib para atlet KTT. Ia juga menegaskan tetap menghormati rekomendasi Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasra) dan Dewan Hakim Porprov II Kaltara.
“Kami juga sangat prihatin tentang hal itu. Dan kami prinsipnya menghormati Panwasrah dan Dewan Hakim. Hanya saja kami juga mau belajar bertanggung jawab terhadap legal standing yang dimiliki PB Taekwondo Indonesia,” ujar Daud Nawir saat ditemui di Malinau, Rabu (18/11/2026).
Menurut Daud, dalam THB sudah jelas diatur bahwa peserta Porprov harus berasal dari kepengurusan yang sah dan telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Pengprov TI Kaltara.
Sementara itu, Pengkab TI Tana Tidung dinilai belum mengantongi SK kepengurusan dari Pengprov TI Kaltara sebagai pengurus cabang yang sah.
“Salah satunya adalah THB, yang bunyinya adalah salah satunya yang boleh mengikuti Porprov kali ini adalah yang memiliki kepengurusan yang sah, yang dikeluarkan oleh Pengprov TI Kalimantan Utara. Sementara KTT belum memiliki keputusan Pengprov Taekwondo Kalimantan Utara sebagai pengurus cabang Kabupaten Tana Tidung,” tegasnya.
Daud menegaskan, hanya persoalan legalitas itulah yang menjadi dasar pertimbangan pihaknya. Tidak ada alasan lain di balik keputusan tersebut.
Sebelum keputusan final diambil, Daud mengaku pihaknya sudah berupaya mencari jalan tengah. Dalam rapat bersama Ketua KONI, Ketua KTT, Panwasra, dan Dewan Hakim, Pengprov TI Kaltara telah memberikan opsi agar atlet KTT tetap bisa bertanding.
Opsi itu adalah dengan bergabung bersama kontingen yang memiliki legal standing atau SK kepengurusan yang sah.
“Perlu dicatat, kami sebenarnya sudah memberikan opsi-opsi pada saat rapat dengan Ketua KONI, Ketua KTT, Panwasra dan Dewan Hakim. Bahwasannya sebaiknya teman-teman bergabung dengan yang memiliki legal standing atau memiliki SK. Sehingga mereka dapat bermain di Porprov kali ini. Tapi tidak bisa terlaksana,” ungkap Daud.
Karena opsi tersebut tidak terealisasi, Pengprov TI Kaltara akhirnya tidak dapat mengakomodir KTT untuk tampil di Porprov II Kaltara kali ini.
“Dan kami juga mohon maaf KONI Kabupaten Tana Tidung karena tidak dapat mengakomodir Kabupaten Tana Tidung untuk Porprov kali ini,” ucapnya.
*Serahkan Nasib Hasil Pertandingan ke Dewan Hakim*
Terkait status hasil pertandingan taekwondo yang sudah berjalan, apakah tetap dihitung dalam perolehan medali kontingen atau tidak, Daud menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Hakim.
Pihaknya menyatakan siap menerima apapun keputusan yang ditetapkan.
“Kita menunggu hasil dari Dewan Hakim. Apapun hasilnya, Insya Allah kami akan mengikuti,” tutur Daud.
Terlepas dari polemik tersebut, Daud memastikan pertandingan taekwondo secara keseluruhan berjalan lancar. Sejumlah kelas sudah dipertandingkan sesuai THB dan memperebutkan medali.
Ia menilai para atlet yang tampil menunjukkan semangat dan kualitas bertanding yang bagus, sehingga layak untuk dipersiapkan menuju Babak Kualifikasi PON.
“Alhamdulillah mereka sangat bersemangat dan bagus-bagus untuk kita persiapkan ke BKPON nantinya,” katanya.
*Hasil Porprov Bukan Harga Mati untuk BKPON*
Untuk persiapan BKPON, Daud menjelaskan hasil Porprov II Kaltara hanya menjadi salah satu dasar penilaian. Pengprov TI Kaltara tetap akan menggelar seleksi lanjutan untuk menentukan atlet yang benar-benar layak diberangkatkan.
“Menjadi salah satu dasar untuk ke BKPON nanti. Tapi nanti akan ada seleksi lagi,” pungkas Daud. (jkr)


















Discussion about this post