TANJUNG SELOR – Sikap tegas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang, yang memberi lampu hijau dan dukungan penuh terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara, mendapat respons positif dari Anggota DPRD Kaltara Dapil Nunukan, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.
Ia menilai komitmen yang disampaikan Gubernur Zainal di Gedung DPRD Kaltara pada Rabu (30/9/2026) lalu merupakan angin segar sekaligus amunisi berharga bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Kami tentu sangat mengapresiasi komitmen Pak Gubernur. Ini menjadi suntikan semangat baru bagi seluruh elemen di Kaltara untuk terus bergerak dan pantang menyerah menyuarakan pemekaran,” kata Nasir saat ditemui wartawan.
Minta Langkah Konkret, Jangan Cuma Wacana
Meski mengapresiasi, Politisi yang vocal menyuarakan aspirasi warga perbatasan ini mengingatkan bahwa komitmen politik tersebut harus segera dieksekusi dengan tindakan nyata di lapangan.
Menurutnya, konsolidasi lintas sektor harus mendesak dilakukan—melibatkan Pemprov, Pemkab/Pemkot, DPRD, wakil rakyat Kaltara di Senayan (DPR/DPD RI), hingga tim presidium pemekaran dan tokoh masyarakat.
“Harus ada follow up konkret. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, semua elemen harus berada dalam satu barisan yang sama,” tegasnya.
Menanggapi isu moratorium pemekaran wilayah yang masih diberlakukan pemerintah pusat, Nasir meminta semua pihak tidak menjadikannya sebagai alasan untuk berpangku tangan.
Ia mengungkapkan, saat ini ada celah strategis di tingkat pusat melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026. Di dalamnya, RPP tentang Penataan Daerah serta RPP Desain Besar Penataan Daerah (Deseada) telah masuk dalam skema pembahasan tahun ini.
“Ini indikasi kuat bahwa kerangka penataan wilayah nasional sedang diracik. Memang moratorium belum resmi dicabut, tapi ini adalah golden momentum yang harus ditangkap Kaltara. Jangan sampai begitu keran pemekaran dibuka pusat, dokumen dan persyaratan administrasi kita justru belum siap,” cetusnya.
Ia mendesak agar tim pemekaran dan pemerintah daerah jemput bola ke kementerian terkait dan menyuarakan urgensi DOB Kaltara secara komprehensif.
Dimensi Strategis Perbatasan: Sebatik dan Krayan
Secara khusus, legislator asal Nunukan ini menyoroti nasib usulan pemekaran Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan. Nasir menegaskan, kacamata pemerintah pusat dalam memandang DOB di Kaltara tidak boleh disamakan dengan daerah lain yang hanya menghitung jumlah penduduk atau kapasitas fiskal.
Kaltara, kata Nasir, memiliki nilai historis dan pertahanan sebagai garda terdepan NKRI.
“Pemekaran Sebatik dan Krayan itu bukan sekadar menambah daftar kabupaten/kota baru. Ini soal kehadiran negara di garis batas, pemangkasan rentang kendali pelayanan publik, serta kedaulatan wilayah. Pendekatan strategis nasional harus jadi pertimbangan utama pusat,” pungkas Nasir menutup pembicaraan. (jk)
Dukungan Gubernur Zainal Jadi Amunisi Baru, M Nasir Minta Semua Elemen jangan Kendorkan Perjuangan DOB
TANJUNG SELOR – Sikap tegas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang, yang memberi lampu hijau dan dukungan penuh terhadap...
Read moreDetails
Discussion about this post