TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dengan menegaskan capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif.
Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-II Tahun 2026 di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/3).
Gubernur menjelaskan bahwa LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024.
“LKPj merupakan wujud akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” kata Gubernur.
Dalam paparannya, Zainal menyebut sejumlah indikator makro pembangunan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dan masuk kategori tinggi.
Tingkat kemiskinan tercatat 5,54 persen, tergolong rendah. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,85 persen dengan tren menurun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen.
Kemudian pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp208,21 juta, sedangkan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berada di angka 0,261 atau kategori rendah.
“Capaian ini menunjukkan pembangunan Kaltara berada pada jalur yang tepat, meski masih ada tantangan ke depan,” ujarnya.
Dari sisi sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meningkat menjadi 6.109 orang dari sebelumnya 4.823 orang, yang didominasi penambahan PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memperkuat pelayanan publik agar lebih optimal.
Pada aspek keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp820 miliar atau 85 persen, pendapatan transfer Rp1,782 triliun atau 85,79 persen, serta lain-lain pendapatan sah Rp56,68 miliar atau 159,1 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,642 triliun atau 85,90 persen, dan belanja transfer Rp435,93 miliar atau 88,86 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Berbagai kebijakan strategis juga dilaksanakan, di antaranya peningkatan partisipasi demokrasi, keringanan pajak kendaraan, program Beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, sejumlah indikator kinerja lainnya juga menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan angka harapan hidup menjadi 73,68 tahun, indeks SPBE mencapai 3,87 (kategori sangat tinggi), kualitas lingkungan hidup sangat baik, serta jumlah desa mandiri meningkat menjadi 77 desa.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sektor yang perlu ditingkatkan, seperti pendidikan, kemiskinan dan konektivitas wilayah.
Atas capaian tersebut, Pemprov Kaltara meraih sejumlah penghargaan nasional pada tahun 2025, di antaranya Naker Inspirational Leadership Award, SPM Awards dengan capaian 100 persen, Paritrana Award serta penghargaan TP2DD.
Zainal menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan, kita harus terus meningkatkan pelayanan agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post