TARAKAN – Pertumbuhan sektor industri di Kalimantan Utara (Kaltara) telah mencapai titik yang signifikan, sebagaimana diungkapkan oleh data mutakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Total pekerja yang terserap di sektor ini kini menyentuh angka 200.000 jiwa, sebuah lonjakan yang menunjukkan dinamika ekonomi sekaligus memunculkan tantangan baru bagi pemerintah daerah.
Tingginya angka serapan tenaga kerja ini mengindikasikan semakin besarnya ketergantungan ekonomi Kaltara pada sektor industri.
Menanggapi fenomena ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara melalui Wakil Ketua Syamsuddin Arfah menyoroti perlunya respons strategis dari pemangku kepentingan.
Syamsuddin secara khusus menekankan bahwa perlindungan terhadap angkatan kerja, terutama yang berada dalam posisi rentan, harus menjadi agenda nomor satu.
Politisi PKS itu mendesak agar skema perlindungan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, segera diperluas jangkauannya.
”Dengan masifnya jumlah pekerja dan meningkatnya ketergantungan ini, pemerintah daerah harus segera menyusun strategi komprehensif. Prioritas utama kita adalah memastikan semua tenaga kerja terlindungi,” ujarnya, Kamis (27/11/25).
Ia menjelaskan tekanan anggaran daerah yang sedang tidak ideal, perlindungan fundamental seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan harus tetap diupayakan.
Selain isu ketenagakerjaan, DPRD Kaltara juga menitikberatkan pentingnya menciptakan ekosistem bisnis yang suportif.
Syamsuddin Arfah menggarisbawahi perlunya implementasi prinsip “timbal balik” (take and give) yang seimbang antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja.
Menurutnya, aturan dan kebijakan daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi investasi dan operasional perusahaan. Sebaliknya, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator utama.
”Kita perlu menerapkan mekanisme timbal balik yang adil. Pemerintah harus mempermudah investasi dan operasional industri, sementara perusahaan wajib memperhatikan hak dan kesejahteraan tenaga kerja. Kita tidak boleh mempersulit dunia usaha,” pesannya.
Misi ini, sebut Syamsuddin menciptakan iklim investasi yang sehat dan atraktif, yang pada saat yang sama menjamin kesejahteraan buruh.
Inisiatif untuk menguatkan fondasi perlindungan pekerja dan dukungan industri ini, kata Syamsuddin, akan terus diperjuangkan pada tahun anggaran mendatang.
“Target akhirnya adalah mewujudkan pembangunan industri Kaltara yang stabil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tutupnya.(Adv)
Discussion about this post