TANJUNG SELOR – Fraksi PKB-NasDem-PAN DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov) agar ketika melakukan efisiensi anggaran, tidak lantas mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Hal ini menjadi bagian dari Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD 2026 yang disampaikan beberapa waktu lalu.
Vamelia menegaskan, dalam mengurangi belanja, Pemprov Kaltara tetap harus menyiapkan belanja tidak terduga secara proporsional.
“Anggaran cadangan perlu disiapkan untuk mengantisipasi potensi gejolak ekonomi, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya anggota DPRD Kaltara dari Kabupaten Tana Tidung itu.
Fraksi ini menilai, penurunan anggaran di beberapa pos tidak boleh mengurangi efektivitas layanan bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Setiap penghematan harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu kegiatan pelayanan esensial.
Selain itu, Fraksi PKB-NasDem-PAN menekankan perlunya prioritas anggaran yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Pengambilan keputusan harus memperhatikan analisis risiko agar belanja tidak terduga dapat digunakan secara tepat dan efisien.
Politisi perempuan dari PAN ini menambahkan, Efisiensi bukan sekadar pemotongan belanja, tetapi pengelolaan anggaran yang cerdas sehingga pelayanan publik tetap berkualitas.
Fraksi PKB-NasDem-PAN ingin strategi penghematan anggaran ini dapat membantu pemerintah daerah menghadapi ketidakpastian ekonomi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. (adv)
Discussion about this post