TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2029 yang digelar di Aula Lantai 1 Gedung Gadis, Rabu (25/6/2025).
Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengungkapkan RPMJD Kaltara 2025-2029 dengan mengusung semangat besar untuk membangun fondasi transformasi Kaltara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang maju, makmur, dan berkelanjutan.
Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas tetapi juga salah satu tahapan penting dalam merumuskn arah pembangunan Kaltara 5 tahun ke depan. Selain itu, RPJMD akan menjadi pedoman kebijakan pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara inklusif dan responsif terhadap tantangan masa depan.
“Musrenbang ini bukan hanya rutinitas formal semata, tapi momentum untuk menyelaraskan aspirasi dan komitmen kita bersama dalam mewujudkan fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan,”kata Gubernur.
RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029 mengusung visi besar, “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan.”
Visi tersebut didukung oleh 8 (delapan) misi utama, antara lain, mewujudkan transformasi social yang inklusif, meningkatkan daya saing ekonomi, memantapkan pembangunan wilayah yang adil dan merata, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif.
Di mana ke 8 misis tersebut di-breakdown lagi dalam 4 tujuan strategis, 9 sasaran pembangunan dan 9 program unggulan meliputi pembangunan SDM, kawasan perbatasan, konektivitas wilayah, dan ekonomi hijau-biru.
Dalam forum tersebut, Gubernur berharap adanya arahan strategis dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Staf Ahli Bappenas sebagai acuan dalam penyempurnaan RPJMD. Dirinya menekankan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
“Mari kita optimalkan potensi yang ada untuk pembangunan Kalimantan Utara yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat,” tegas Gubernur.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyatakan komitmennya untuk menjadikan dokumen RPJMD sebagai landasan perencanaan yang realistis, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, DPR RI dan DPD RI Dapil Kaltara secara Daring, Unsur Forkopimda, Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan, Ir. Jamaluddin, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan mitra pembangunan, baik secara luring maupun daring.(dkisp)
Discussion about this post