TARAKAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Utara (Kaltara) memberlakukan persyaratan wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kegiatan jika ingin mendapatkan anggaran berikutnya.
Hal itu terungkap dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi bersama cabang olahraga (cabor) peserta babak kualifikasi PON di Hotel Lotus Panaya Tarakan, Kamis (27/12/2023).
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya KONI Kaltara untuk tertib administrasi, sehingga cabang olahraga memiliki tanggungjawab atas anggaran yang diberikan pemerintah provinsi melalui KONI Kaltara.
“Itu salah satu syarat. Karena anggaran yang kemarin diberikan saja belum ada pertanggungjawaban, sudah minta lagi. Intinya anggaran yang diberikan itu segera mungkin dipertanggungjawabkan. Maka pencairan anggaran berikutnya akan diberikan,” ujar Wakil Ketua III KONI Kaltara, Sulis Krisbowo.
“Paling tidak seperti itu, disiplin dalam administrasi, baik itu tentang surat menyurat, usulan proposal, SPj yang telah diberikan sebagai bukti tanggungjawab cabor terhadap KONI,” lanjut Krisbowo, Jumat (29/12/2023).
Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 44 cabang olahraga yang mengikuti kualifikasi PON sepajang tahun 2023, masih terdapat 6 cabang olahraga yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
Selain itu, masih terdapat juga cabang olahraga yang berkas LPj-nya belum lengkap. Pihaknya memberi waktu hingga akhir tahun 2023 untuk mengumpulkan LPj.
Menurut Krisbowo, keterlambatan cabang olahraga menyerahkan laporan pertanggungjawaban akan berdampak pada pencairan angaran KONI Kaltara tahun depan.
Sedangkan, tahun depan merupakan tahun krusial di mana KONI dan cabang olahraga akan fokus pada persiapan menuju PON XXI/2024 Aceh dan Sumatera Utara.
KONI Kaltara sendiri rencananya akan mendapat guyuran anggaran dari Pemprov Kaltara pada tahun depan sekira Rp 35 miliar, di antaranya digunakan untuk persiapan menghadapi PON yang akan digelar pada September tahun depan.
“Kalau anggaran SPj itu cepat disampaikan ke KONI otomatis pencairan berikutnya atau anggaran yang diberikan pemerintah kepada KONI segera cair. Apalagi di tahun 2024 kita sudah padat kegiatan, khususnya menjelang pelaksanaan PON. Mulai dari TC, try out, itu kan memerlukan anggaran murni. Jangan sampai kita mendapat anggaran pemerintah melalui anggaran perubahan,” tuturnya. (jkr)
Discussion about this post