NUNUKAN – Pengusaha Agen Premium dan Solar (APMS) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, mengadu ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Jumat (3/2/2023).
Itu dilakukan lantaran beredarnya Bahan Bakar Minyak (BBM) asal Tawau, Malaysia, di pulau terdepan Indonesia itu. Persoalan tersebut disampaikan dalam hearing di ruang Ambalat II, Gedung DPRD Nunukan.
Perwakilan pengusaha, Yuliana dari AMPS Soppeng Sebatik mengatakan, ada beberapa keluhan penting yang harus segera disikapi. Karena dampaknya bisa merugikan negara dan pengusaha minyak.
Yang paling terdampak adalah penurunan omzetnya. Yuliana mengaku pengiriman BBM saat ini hanya mencapai 120 ton, dari sebelumnya bisa sampai 300 ton per bulan.
“Jelas ini berdampak pada omzet kami. Saya pribadi saja turun hampir 70 persen,” terangnya.
Selain Penurunan omzet, Yuliana juga menyampaikan beredarnya BBM Malaysia bisa menjadi ancaman bagi pendapatan negara melalui pajak. Ada dua jenis penarikan pajak dalam bisnis tersebut.
“BBM ini kan kena pajak dan pada angkutannya itu juga dikenakan pajak,” tuturnya
Keluhan lainnya, program Pertamina tentang pembangunan Pertashop di daerah-daerah. Program tersebut dinilai tidak bisa lagi bersaing.
Alasannya, kata dia, BBM Malaysia dengan ron 98 atau sekelas Pertamax, harganya lebih murah, hanya sekira Rp 10 ribu.
“Dengan harga ini, jelas masih mahal Pertalite yang subsidi. Di luar itu, dijual Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu per botol. Nah, BBM Malaysia hanya Rp 10 ribu sudah sekelas Pertamax,” keluhnya.
Imbas lainya, lanjut Yuliana, sub koordinator yang merupakan lembaga di bawa sub AMPS, sudah tidak bisa jualan sekarang. Karena maraknya BBM Malaysia yang masuk langsung ke pemakai. Mereka tidak bisa bersaing dengan harga murah. Bahkan ada sub koordinator tidak perpanjang kontraknya, mereka memilih berhenti.
Yuliana berharap dengan rapat dengar pendapat ini ada hasil yang bisa menjadi solusi dan menjawab keluhan para pengusaha BBM.
Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh S.E berpendapat masalah ini tentu menjadi perhatian semua pihak karena menyangkut hidup orang banyak. Karena itu, pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan stakeholder tekait dan Forkopimda pada pertemuan berikutnya.
“Tentu kita nanti akan duduk kembali bersama forkopimda dan pemerintah membahas masalah ini untuk mencari solusi,dan kita berusaha hadirkan BPH Migas dan Pertamina di rapat berikutnya,” ucap Saleh. (dno)
Discussion about this post