TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyampaian dan pembahasan strategi dan langkah antisipatif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltara terhadap dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kaltara Senin (19/09/22) ini dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, S.T. Hadir juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Dr H. Suriansyah M.AP dan kepala OPD dari TPID serta BPS Kaltara.
Dalam rapat ini masih membahas terkait inflasi yang terjadi di Kaltara, khususnya kota Tanjung Selor yang termasuk dalam tiga besar kota yang mengalami inflasi tertinggi di Indonesia.
Upaya menjaga stabilitas inflasi daerah yaitu dengan memberikan subsidi ongkos angkut barang agar harga terjangkau, termasuk dalam daerah pelosok, subsidi bahan pangan, pelaksanaan pasar murah, dan kemudian subsidi ongkos angkut penumpang.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Hariyanto menyampaikan beberapa poin terkait penyaluran dana bantuan.
Salah satunya untuk penyaluran penyediaan bahan pangan berbasis sumber daya pangan lokal, persediaan pangan pupuk, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi.
Terkait permasalahan ini, BKAD Kaltara telah melakukan rapat koordinasi bersama TPID terkait penanganan inflasi ini.
Selain itu, Kepala Dinas Perindagkop Kaltara Hj. Hasriyani menyampaikan bahwa pemantauan yang menjadi fokus pada kenaikan harga terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, diantaranya pada Kota Tarakan terdapat di Gusher dan Pasar Tenguyun,l. Sedangkan di Tanjung Selor terdapat di Pasar Induk.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok kota Tanjung Selor, KTT dan Malinau, distribusi dilakukan melaui kota Samarinda. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, berdampak pula dengan naiknya harga barang.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan distributor agar BBM tidak menjadi faktor naiknya harga barang. Pihaknya juga telah melakukan inovasi dengan menyiapkan stiker khusus kepada kendaraan distributor agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan BBM.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah menyampaikan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan terhadap produk luar sangat tinggi. Sehingga diharapkan sentra UMKM dapat lebih diberdayakan dan dimanfaatkan, mengingat lahan yang dimiliki di Kaltara sangat luas, sehingga harga dapat distabilkan.
“Mari kita gentorkan di Tahun 2023 terkait visi misi Gubernur untuk meningkatkan ketahanan pangan,” ajak Andi Hamzah.
Anggota DPRD Kaltara, Agung Wahyudianto menyampaikan saran agar Dinas Perindagkop dan Biro Ekonomi dapat memberikan secara real time harga bahan pokok, sehingga ketika kenaikan harga terjadi, pemerintah dan DPRD langsung menanggapi permasalahan ini.
Sementara itu dari laporan Dinas Sosial Kaltara diketahui bahwa untuk penanganan kenaikan BBM ini, pihaknya telah menyalurkan BLT ke kabupaten dan kota bagi warga miskin.
Sedangkan dari Biro Kesra Setprov Kaltara telah melakukan pemberian bantuan rujukan kepada masyarakat kurang mampu, pemberian bansos berupa bantuan korban kebakaran, dan pemberian bantuan beasiswa Kaltara Unggul. Seluruh pemberian bantuan diutamakan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kaltara.
Menutup pertemuan Rapat dengar Pendapat ini, Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Hamzah kembali menyampaikan bahwa untuk pendistribusian melaui SOA yang telah dipaparkan oleh Disperindagkop Kaltara, ia meminta agar dilakukan pengawasan yang ketat sehingga pendistribusian yang dilakukan dapat tepat sasaran. (hms)
Discussion about this post