TARAKAN – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Hotel Galaxy, Tarakan, Kamis (21/7/2022).
Kegiatan ini difasilitasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifuddin, fokus pada isu kasus stunting.
BacaJuga
Tarakan sendiri menjadi daerah dengan kasus stunting tertinggi di Kalimantan Utara (Kaltara). Karena itu, Pemkot Tarakan juga telah menseriusi temuan ini dengan membentuk tim percepatan penanganan stunting yang dipimpin Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto.
Di luar itu, Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah Pusat juga telah berkomitmen untuk mengatasi kasus stunting di Tanah Air, dengan menunjuk BKKBN sebagai koordinator dan melibatkan semua kementerian dan lembaga terkait dalam penanganannya.
“Komitmen Komisi IX dengan BKKBN Pusat memang sangat bagus. Di antaranya kita berhasil menjadikan BKKBN sebagai koordinator pencegahan stunting,” ujarnya kepada awak media, ditemui usai kegiatan.
Tidak hanya itu, Pemerintah Pusat juga menunjuk Kepala Staf TNI AD (KASAD) sebagai bapak asuh yang diharapkan dapat melibatkan perusahaan-perusahaan untuk mengalihkan dana CSR-nya (corporate social respocibility) ke penanganan stunting.
“Dan juga dana-dana untuk penuntasan stunting ini bukan hanya dari APBN, APBD provinsi, kabupaten, kota, tapi juga melibatkan CSR. Di dalam kasus stunting ini kita minta kepada (pelaku) usaha dari SCR-nya itu agar diarahkan untuk penuntasan stunting, apalagi kalau di daerah itu sudah jelas ada anak yang stunting,” ungkapnya.
Sebagai mitra, Alifuddin menegaskan bahwa Komisi IX juga akan terus memantau dan mengevaluasi kerja yang dilakukan BKKBN dan kementerian terkait lainnya dalam penanganan stunting.
Menurutnya, kasus ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo karena berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan generasi yang sehat dan kuat, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat pada 2045. Namun, jika anak-anaknya mengalami stunting dari sekarang, sulit untuk mengurus negara ke depan.
Terkait penanganan stunting di Tarakan, Alifuddin merespon baik program yang digagas tim percepatan penanganan stunting yang diketuai Wakil Wali Kota Tarakan. Ia bahkan mengaku telah menerima proposal anggaran untuk penanganan.
Namun, untuk penganggarannya, menurut Alifuddin, tersebar di semua kementerian terkait. Seperti program jamban sehat berada di Kementerian Kesehatan, atau bedah rumah ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). (jkr)
Discussion about this post