TARAKAN – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tarakan menggelar bincang demokrasi dengan tema “Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”, di Ballroom Hotel Lotus Panaya Tarakan, Selasa (29/3/2022).
Diskusi ini menghadirkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan Nasruddin dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Zulfauzi Hazly.
BacaJuga
Panitia juga menghadirkan akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) Yaser Arafat dan gabungan organisasi Cipayung Plus dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Tarakan.
Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Tarakan Nasruddin, sekaligus menjadi pembicara pertama. Ia memaparkan pentingnya pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat, di mana pemilu adalah sarana bagi masyarakat menyampaikan kedaulatannya.
Ketua Bawaslu Zulfauzi Hazly juga dihadirkan dalam diskusi ini untuk menyampaikan pandangannnya tentang pemilu yang harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD).
Sementara itu, Ketua PC PMII Tarakan Mohammad Nizam menjelaskan tujuan dilaksanakannya dialog ini.
“Tujuan kita untuk menakar kira-kira kemampuan menunda Pemilu 2024 secara konstitusi dan perpanjangan masa jabatan presiden seperti apa. Artinya itu menimbang dari dua sudut pandang, secara konstitusi juga sudut pandang secara politik,” tuturnya.
Dari diskusi itu ia menilai, masing-masing pihak memiliki sudut pandang berbeda. Tapi secara garis besar ia menyimpulkan semua pihak sepakat menolak penundaan pemilu 2024 karena berpotensi menimbulkan gerakan aksi massa yang besar di Indonesia.
“Secara garis besar kita sepakat bahwa kita menolak penundaan pemilu 2024 ini karena berpotensi menimbulkan gerakan aksi massa,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan akademisi UBT Yaser Arafat. Dengan berbagai pertimbangan, ia menilai jika pemilu ditunda dikhawatirkan terjadi konflik di masyarakat.
“Kalau kemudian para politisi ngotot untuk melakukan amandemen UUD demi meloloskan ide penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo, yang saya khawatirkan nanti ada gerakan masyarakat akar rumput yang menolak itu, saya takutnya terjadi kericuhan, keamanan negara tidak stabil dan pada akhirnya militer yang mengambil alih kekuasaan,” tegas Yaser Arafat. (jkr)
Discussion about this post