TARAKAN – Pengurus Wushu Indonesia (WI) dan Gabungan Brigde Seluruh Indonesia (Gabsi)
Kalimantan Utara (Kaltara) turut menanggapi lambatnya pencairan anggaran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Baik WI maupun Gabsi Kaltara menegaskan pentingnya percepatan pencairan anggaran demi berjalannya pembinaan cabang olahraga secara continue.
Ketua Harian WI Kaltara, Hendra Radianto, menyampaikan seluruh cabor yang terdaftar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki kalender kegiatan yang wajib diikuti. Mulai rakernas, seleknas hingga Kejurnas.
“Kegiatan olahraga ini kalendernya sudah ada dan disepakati saat rakernas. Kita sebagai cabor yang terdaftar dan memiliki induk di PB, otomatis semua kalender itu harus kita ikuti,” ujar Hendra Radianto, Selasa (30/6/2026).
Ia menyebut, tahun depan merupakan masa persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON. Karena itu, pembinaan tidak bisa berhenti.
“Apalagi tahun depan adalah persiapan untuk PON. Jadi kegiatan-kegiatan cabor ini tidak bisa terhenti. Kalau dari pusat, agenda kegiatan tetap harus jalan,” jelasnya.
Hendra menilai, jika ada persoalan administrasi di cabor tertentu, sebaiknya diselesaikan secara spesifik tanpa berdampak pada 46 cabor lain yang tercatat di KONI Kaltara.
“Kalau memang harus ada penyelesaian, selesaikan pada cabor yang bersangkutan. Jangan semua yang kena imbas. Yang dirugikan atlet dan nama baik Kaltara sendiri,” katanya.
Ia menambahkan, penundaan keberangkatan atlet akan berdampak panjang. “Atlet sudah dibina dan siap, tapi tidak diberangkatkan. Itu artinya mereka harus menunggu 4 tahun lagi untuk PON. Padahal batas usia atlet juga menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Senada, Sekretaris GABSI Kaltara, Ashamie Masrie, menyoroti adanya agenda mandatori PB yang tetap harus dilaksanakan meski anggaran belum cair.
Selama ini, kata dia, banyak pengurus cabor yang menalangi kegiatan terlebih dahulu.
“Mencapai prestasi yang diharapkan gubernur tentu ada tahapan. Ada program, ada agenda mandatori dari PB yang wajib diikuti seperti munas, kejurnas, maupun kegiatan sejenis lainnya,” kata Ashamie.
Ia berharap Dispora Kaltara dapat mengambil kebijakan diskresi agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan KONI dan cabor.
Ashamie meminta Dispora yang baru dapat segera menindaklanjuti.
“Anggaran yang sudah dipatok pemerintah, sebaiknya segera disalurkan melalui KONI agar cabor bisa bergerak dan menutup kebutuhan yang sudah berjalan,” katanya.
Ia menyebut, jika dalam dua minggu ke depan belum ada kepastian, pihaknya bersama 46 cabor siap beraudiensi dengan Gubernur Kaltara.
“Kami tidak emosional, tapi ini tuntutan karena anggaran memang sudah dibutuhkan. Kami harap ada dialog untuk menemukan titik masalah, agar tidak semua cabor menjadi korban,” pungkasnya. (jkr)
Discussion about this post