TARAKAN – Setelah melalui serangkaian tahapan, Herman kembali dipercaya menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk satu periode ke depan.
Hal itu dipastikan langsung Herman setelah mendengarkan pembacaan putusan DPP PKB terkait hasil muswil, beberapa hari lalu.
“Alhamdulillah secara tahapan demi tahapan muswil sudah dilalui dan hari ini merupakan tahapan selanjutnya yaitu pembacaan sekaligus penetapan kepengurusan periode 2026-2031,” ujar Herman, Senin (26/1/2026).
Ada pun pelantikan dijadwalkan serentak se-Indonesia pada 1 – 3 Februari di Jakarta.
Setelah pelantikan pihaknya berencana untuk menggelar musyawarah kerja wilayah (muskerwil) guna menyusun program kerja menuju pemilu 2029. Di mana dalam muskerwil nanti akan di susun target-target yang ingin dicapai.
Herman berhararap dengan pengurus yang baru dapar merealisasikan target yang dicanangkan nantinya. Di antaranya menargetkan 4 kursi atau satu fraksi untuk DPRD Kaltara.
“Terutama kalau berbicara DPRD Provinsi Kalimantan Utara, baru memiliki dua kursi. Target kita untuk dapil-dapi yang kosong seperti Nunukan dan Malinau, Insya Allah di 2029 kita maksimalkan, memiliki kursi sehingga kita memiliki menjadi 4 kursi atau satu fraksi di DPRD provinsi Kaltara,” tutur Herman.
Demikian juga di kabupaten dan kota, Herman menargetkan ada penambahan kursi. Bahkan untuk Tarakan diharapkan bisa meraih satu fraksi dan kembali menduduki unsur pimpinan.
“DPC-DPC kita harapkan berkolaborasi dan berkoordinasi sekaligus bersinergi untuk kerja-kerja politik. Karena mereka memiliki wilayahnya masing-masing dan sekarang masih ada yang satu kursi maka kita targetkan semuanya satu fraksi,” ungkap Herman.
“Khusus Tarakan menargetkan yang namanya pimpinan DPRD untuk Tana Tidung yang sudah memiliki pimpinan, tentu kita harapkan bisa di dipertahankan di pemilu yang akan datang. Begitu juga dengan Kabupaten Bulungan yang dua kursi, hanya satu kursi yang hilang di Dapil 1, dapil 2 dan 3 itu terisi, maka target kita untuk satu fraksi, tinggal menambah satu kursi, Insya Allah ketika ini dikerjakan secara maksimal tentu dengan kerja-kerja yang terukur dan teratur bisa tercapai di pemilu 2029,” sambung Herman. (jkr)
HPN 2026, Hasan Basri Desak Penguatan Pasal 8 UU Pers demi Cegah Kriminalisasi Jurnalis
JAKARTA – Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, memberikan perhatian serius terhadap isu perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia terutama...
Read moreDetails
Discussion about this post