TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti realisasi anggara Rp150 Miliar yang telah dikucurkan pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan Malinau – Krayan.
DPRD Kaltara menilai bahwa angka Rp 150 Miliar tersebut masih cukup kecil jika dibandingkan kebutuhan dalam pembangunan akses di perbatasan saat ini.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kaltara, Agus Salim. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan tidak memungkinkan jika pembangunan hanya dilakukan dengan anggaran terbatas.
Menurutnya, jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat membutuhkan penanganan komprehensif karena melintasi kawasan yang memiliki medan sulit dan rawan kerusakan.
“Dana Rp150 miliar itu masih jauh dari cukup. Kami mendorong agar anggarannya ditingkatkan sampai Rp500 miliar. Itu bukan hanya untuk jembatan, tapi juga seluruh infrastruktur pendukung seperti badan jalan, irigasi, hingga syiring atau penahan tebing,” kata Agus Salim, Minggu (23/11/2025).
Agus Salim mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan memang menyedot sebagian besar anggaran, tetapi masih ada pekerjaan besar lainnya yang tidak boleh diabaikan.
Pasalnya jalur menuju kawasan perbatasan membutuhkan penataan struktur tanah, penguatan tebing, hingga drainase yang baik agar jalan tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
Oleh sebab itu pemerintah harus melihat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan sebagai sebuah paket besar, bukan proyek yang dipisah-pisah.
“Kalau pembangunan dilakukan potong-potong, biaya perawatannya bakal lebih besar. Apalagi kondisi jalan kalau sudah dibangun tapi tidak dituntaskan, sering dibiarkan begitu saja dan akhirnya rusak lagi. Ini justru menambah beban anggaran,” ujarnya.
Pihaknya menekankan, daripada terus mengeluarkan anggaran untuk perbaikan setiap tahun, lebih baik pembangunan diselesaikan dalam satu paket besar agar hasilnya bertahan lama dan lebih efisien.
Lebih lanjut, dijelaskan Agus Salim bahwa tambahan anggaran menjadi Rp500 miliar bukanlah angka yang berlebihan jika mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan.
Pihaknya menilai bahwa Infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, mempermudah mobilitas barang dan orang, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Ini bukan semata soal proyek. Ini soal bagaimana negara hadir untuk masyarakat perbatasan. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu kami dorong betul agar anggaran tahun 2026 diperbesar,” tandasnya. (ADV)
Discussion about this post