TANJUNG SELOR – Terpotongnya dana Transfer Ke Daerah (TKD) terus menjadi pembahasan di ranah Legislatif.
Hal ini disampaikan oleh Wakil II DPRD Kaltara, Muddain, Senin (24/11/2025).
Menurutnya selain mengencangkan ikat pinggang atau efisiensi terdapat program-program yang kurang menyentuh masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi titik tekan utama terhadap permasalahn fiska di Kaltara saat ini.
Muddain mengatakan sejumlah fraksi mendorong Pemprov menaikkan belanja modal sekaligus memaksimalkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pusat.
“Nilai nominal PAD kita masih jauh lebih kecil dibandingkan TKD. Ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Hal ini lancaran menjadi catatan rutin di DPRD setiap tahunnya.
“Kita terlalu bergantung pada pusat soal fiskal. Jadi jalan satu-satunya adalah meningkatkan PAD saat ini,” lanjutnya.
Optimalisasi PAD disebut masih bisa digenjot melalui digitalisasi keuangan daerah dan penajaman program prioritas.
Meski demikian dalam Ranperda APBD 2026, wilayah perbatasan akan tetap menjadi prioritas oleh DPRD Kaltara.
Muddain memastikan DPRD akan mendorong agar pembangunan di wilayah perbatasan tetap berjalan meski anggaran menurun.
“Masyarakat menunggu sinergi DPRD dan Pemerintah. Terutama masyarakat perbatasan, pembangunan jangan sampai melambat hanya karena dana terbatas,” pungkasnya.
Discussion about this post