TARAKAN – Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) Kota Tarakan digelar pada Minggu (25/6/2023) di Grand Tarakan Mal (GTM).
Muscab dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan, Muhammad Haris, sebagai pembina dari organisasi masyarakat (ormas),
Hadir juga Ketua DPW Pusaka Kaltara, Agus Toni dan sekretarisnya serta sejumlah perwakilan ormas kedaerahan. Seperti Tameng Adat, LPADKT-KU, Pasukan Merah, Pasukan Merah Nusantara, Lembaga Adat Ulun Pagun (Latup) dan lain-lain.
Ketua DPW Pusaka Kaltara, Agus Toni mendukung penuh penyelenggaran Muscab DPC Pusaka Tarakan sebagai sarana demokrasi untuk memilih ketua baru pasca ia tinggalkan.
Agus Toni sendiri sebelumnya menjabat Ketua DPC Pusaka Tarakan. Namun, sejak Februari 2023, ia mengundurkan diri karena diberi amanah memimpin Ketua DPW Pusaka Kaltara.
Ia pun berharap melalui musyawarah ini terpilih ketua yang mampu membawa organisasi ini lebih baik dari sebelumnya.
“Harapan kami dengan adanya muscab ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya,” harapnya.
Agus Toni juga berharap terpilih ketua definitif sehingga roda organisasi berjalan dengan baik dan dapat mengayomi anggotanya.
Pihaknya sendiri berupaya membenahi roda organisasi PDC Pusaka yang terjadi kekosongan pemimpin. Agus Toni merencanakan, setelah muscab DPC Pusaka Tarakan, dilanjutkan dengan Muscab DPC Pusaka KTT karena ketua sebelumnya diberi amanah mengemban Sekretaris DPW Pusaka Kaltara.
Agus Toni sendiri menekankan pemilihan berjalan secara demokrasi sehingga apa yang dihasikan sesuai harapan.
Karena itu, ia memberikan hak sepenuhnya kepada peserta untuk memilih. Ada 5 suara yang diperebutkan, terdiri dari 4 suara PAC Pusaka Kecamatan dan 1 suara dari DPW Pusaka Kaltara.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Tarakan, Muhammad Haris mengapresiasi dilaksanakannya Muscab DPC Pusaka Tarakan.
Ia menilai, membangun kebersamaan adalah keniscayaan. Namun harus dalam bingkai gotong bersama dan royong bersama.
“Gotong royong akan hidup dan bermakna bilamana masing-masing tidak ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada dictator mayoritas maupun diktator minoritas. Artinya kita hidup di tengah-tengah bangsa yang majemuk, yang menganut negara hukum,” tuturnya.
Ia melanjutkan, politik identitas seperti kesukuan dan keagamaan, tidak dilarang. Karena khasana potensi politik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.
Muscab sendiri dinilai merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tangkat DPC yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodir semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh anggota.
Karena itu, ia berharap melalui muscab ini dapat melahirkan gagasan cerdas, rumusan dan program inovatif serta membuahkan karya nyata bagi anggota dan kadernya. (jkr)
Discussion about this post