TARAKAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-II di tahun 2023.
Kegiatan yang sempat tertunda dua tahun karena Pandemi Covid-19 ini, digelar di Hotel Galaxy, Tarakan, Sabtu (4/2/2023). Sedianya, Musda II DPD PTGMI Kaltara dilaksanakan tahun 2020.
BacaJuga
Acara dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara (Kaltara) Usman, S.Km, M.Kes, dihadiri juga pengurus DPP PTGMI, Asisten Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) Tarakan, Tarmizi, dan anggota DPC PTGMI dari kabupaten dan kota di Kaltara.
“Saya mohon maaf, mengapa baru saya bisa lakukan pada hari ini? Banyak kondisi-kondisi yang menghambat. Pertama, kita dilanda bencana dunia. Bukan cuma Indonesia yang terkena dampak Covid-19 pada saat itu. Benar-benar kita tidak bisa berinteraksi dengan yang lain, terlebih lagi mengumpulkan massa seperti ini,” ujar Ketua DPD PTGMI Kaltara, Ramli, dalam sambutannya.
Selain itu, Ramli mengakui, dukungan finansial juga menghambat pelaksanaan musda. Namun, kini pihaknya bisa menyelenggarakan seiring adanya donatur maupun bantuan dari pengurus DPC se-Kaltara.
Karena agenda utama musda adalah pergantian tonggak kepengurusan, Ramli berharap ketua terpilih nantinya bisa bertanggungjawab terhadap organisasi.
“Saya mau menitipkan selaku ketua lama, siapa pun yang menjadi ketua, jadilah ketua yang bertanggungjawab, yang bekerja dari hati. Bahwa menjadi seorang ketua profesi, apalagi ranahnya adalah provinsi, butuh kesiapan mental, dana, tenaga, pikiran. Kalau memang tidak mampu jangan jadi ketua,” pintanya.
Ia menegaskan, sosok pemimpin harus bekerja dengan ikhlas melayani anggotanya. Itu sudah ia tunjukkan ketika memimpin DPD PTGMI Kaltara dengan rela meninggalkan keluarganya ketika anggota minta dilayani. Bahkan, tidak jarang rumahnya didatangi anggota yang menuntut hak dilayani dengan baik.
“Mudah-mudahan di Musda ke-II DPD PTGMI Kaltara bisa menghasilkan pemimpin yang baru, pemimpin yang penuh tanggung jawab agar PTGMI Kaltara menjadi besar, bekerja profesional dan paling penting adalah bersinergi dengan Pemerintah Kaltara, pemerintah kabupaten, untuk mewujudkan Indonesia sehat, Indonesia bebas karies 2023,” harapnya.
Ramli sedikit membeberkan hadirnya PTGMI. Sepengetahuannya, PTGMI lahir pada 2016. Meski demikian, sebelumnya sudah ada dengan nama Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI). Perubahan nomenklatur ini disahkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 20 Tahun 2016.
PTGMI berkontribusi langsung terhadap kesehatan masyarakat pada umumnya, serta bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat secara paripurna.
Di Bumi Benuanta, diakui Ramli, PTGMI Kaltara juga telah banyak melakukan kegiatan sosial untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang kesehatan.
Jumlah terapis gigi dan mulut di Kaltara mencapai lebih dari 100 anggota. Namun, ia prihatin dengan kondisi anggotanya yang bertugas di pelosok dan perbatasan. Karena bekerja tanpa didukung dokter gigi sehingga berpotensi melanggar aturan.
Karena itu, ia mengharapkan adanya payung hukum bagi terapis gigi agar terlindungi dari jeratan hukum. Karena ia menilai, masyarakat saat ini cukup pintar untuk mendapatkan pelayanan yang prima.
Selain itu, masih banyak anggota PTGMI di Kaltara yang kualifikasi pendidikannya hanya D-III. Sementara Permen PAN-RB Nomor 37 Tahun 2019 menuntut kompetensi terapis gigi minimal D-VI atau S-1.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Usman memastikan Pemprov Kaltara mendukung kegiatan tersebut dan berharap lahir ketua terpilih dengan program kerjanya.
“Kami berharap dari musda ini terpilih ketua yang baru dengan program-program kerjanya,” harapnya.
Ia juga berharap tenaga terapis gigi dan mulut dapat bekerja sesuai dengan profesinya, meskipun dalam tugasnya didampingi dokter gigi. (jkr)
Discussion about this post