TARAKAN – Hadir dalam acara rembuk nelayan di Taman Berlabuh, Tarakan, Rabu (15/2/2023), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevri Hanteru Sitorus memanfaatkannya untuk mendengarkan aspirasi kaum nelayan.
Dari hasil kegiatan itu, anggota Komisi VI DPR RI ini mengakui, ada beberapa kebijakan nasional yang masih perlu diperjuangkan karena belum tuntas.
“Saya kira ada banyak persoalan terkait kebijakan yang belum tuntas. Misalnya untuk percepatan penyaluran subsidi BBM kepada nelayan, ini belum tuntas kebijakannya, soal penanganan pencemaran laut dan sungai yang berpengaruh kepada nelayan, kemudian terkait zonasi, baik sesama nelayan tangkap maupun dengan budidaya rumput laut,” ujarnya kepada awak media.
Ia menilai, ini merupakan persoalan-persoalan mendasar yang perlu diseriusi untuk dierhatikan. Karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan puluhan ribu rakyat.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini juga siap memperjuangkan sejumlah aspirasi nelayan. Seperti bantuan kapal tangkap, hingga hadirnya SPBU nelayan.
“Saya janji akan memberikan kapal dengan bobot 10 GT untuk masing-masing daerah, jadi 5 kapal. Kemudian membangun di sini pilot project untuk SPBUN di Tarakan, lalu asuransi untuk 5 ribu (nelayan) selama 1 tahun, ada ambulans air juga untuk komunitas yang ada di pesisir, di sungai-sungai, supaya bisa diangkut ketika ada kasus penyakit berat,” tuturnya.
Khusus SPBU nelayan, politisi PDIP ini mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina dan disambut dengan kesanggupan Pertamina. Dibutuhkan anggaran sekira Rp 300an juta untuk peralatannya.
Ia perkirakan, rencana itu akan terealisasi sebelum turun Kepres. Anggarannya sendiri diambil dari sebagian subsidi BBM nelayan untuk Kaltara.
Sementara untuk lokasinya, Deddy Sitorus menyerahkan kepada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara mencari lahan. Yang ia ketahui, ada syarat yang harus dipenuhi untuk penentuan lokasi karena menyangkut keamanan serta pengamanan. (jkr)
Discussion about this post