TARAKAN – Upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mensosialisasikan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) membuahkan hasil dengan terus bertambahnya pengguna sistem pembayaran non tunai ini.
Data KPwBI Provinsi Kaltara, jumlah pengguna baru QRIS di Bumi Benuanta per November 2022 sebanyak 36.117 pengguna, meningkat sebanyak 29.875 pengguna baru jika dibandingkan 31 Desember 2021 (6.242 pengguna) atau sebesar 478,60 persen (ytd).
Jumlah merchant QRIS juga bertambah per November 2022 menjadi 47.251 merchant, atau ada penambahan 18.745 merchant QRIS jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 (28.506 merchant), meningkat sebesar 65,76 persen (ytd).
“Terbesar memang ada di kota Tarakan sampai dengan 51 persen. Memang ini tugas kami untuk terus mengedukasi dan melakukan kampanye terhadap penggunaan non tunai. karena ada beberapa daerah juga masih cukup potensial untuk terus dikembangkan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara Teddy Arief Budiman.
“Targetnya tiap tahun akan bertambah. Insya Allah nanti di tahun 2023 target nasional 45 juta pengguna baru. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk di Kalimantan Utara dengan demografi dan kualitas jaringan. Insya Allah bisa kita kerjakan. Karena di tahun ini pun (2022) kami juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional,” lanjutnya dalam konferensi pers bersama awak media beberapa hari lalu.
Kepala Perwakilan Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengolahan Uang Rupiah dan Manajemen Intern KPwBI Provinsi Kaltara Dodi Hermawan juga mengakui masih banyak potensi untuk menambah jumlah pengguna QRIS di Kaltara. Tarakan dan Nunukan menjadi daerah yang masih potensial untuk menambah pengguna QRIS.
“Kita ketahui bahwa Tarakan ini adalah kota sebagai pusat perekonomian dan perdagangan. Jadi penggunaan QRIS itu sangat massif, khususnya untuk merchant yang tersedia,” ujarnya.
“Nunukan mengalami peningkatan signifikan meskipun pastinya ada suatu potensi besar di Bulungan ataupun Malinau dan Tana Tidung,” lanjutnya dalam konferensi pers tersebut.
Ia tidak menampik, keberhasilan menambah pengguna baru QRIS tidak terlepas juga peran pemerintah daerah (pemda) setempat. Karena itu, Dodi mengapresiasi sinergitas yang terbangu dengan KPwBI Provinsi Kaltara sehingga dapat meningkatkan pengguna QRIS maupun merchant.
Peningkatan jumlah pengguna QRIS, antara Desember 2021 dan November 2022 diakuinya, sangat signifikan. Namun, diakuinya juga, ke depan masih perlu dilakukan peningkatan terutama terkait ekosistem penggunaan QRIS itu sendiri.
Dalam hal ini penggunaan transaksi di masyarakat baik untuk perdagangan ataupun pembayaran lainnya di Pemda. Seperti untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah.
Tantangan juga tetap ada. Seperti infrastruktur jaringan telekomunikasi dan merchant. Menghadapi tantangan itu, pihaknya akan bersinergi dengan tim percepatan pengaturan digitalisasi BI pusat untuk meningkatkan digitalitasi di Kaltara.
Ia juga sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk terus menggerakkan sistem pembayaran dengan metode non tunai ini.
Penggunaan sistem pembayaran digital di Kaltara sudah sangat baik. Sebagai bukti, Kaltara menjadi terdepan provinsi digital di Kalimantan dan 6 besar di tingkat nasional.
Kesuksesan ini diikuti Tarakan sebagai nomor satu di Kalimantan dan masuk 20 besar se-Indonesia. Sedangkan Bulungan dan Malinau menempati posisi kedua dan ketiga di Kalimantan.
“Kalau kita lihat di Kalimantan untuk kabupaten, satunya mungkin (kabupaten) yang lain, tapi dua, tiga dipegang oleh kita,” tuturnya.
“Kita tidak bisa berdiam diri. Pastinya ke depan kita harus terus meningkatkan program-program kita, sinergi kita, inovasi kita dan kerja sama kita untuk meningkatkan digitalitasi ke depannya,” ungkapnya. (jkr)
Discussion about this post